Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Adapun Rancangan Peraturan Bupati ini terdiri dari 12 Bab dan 98 pasal yang memuat substansi, antara lain mengenai kewenangan dan pembentukan panitia pemilihan kepala desa, tugas panitia pemilihan kepala desa, tahapan pemilihan kepala desa, penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa, tahapan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana non alam corona virus disease, sanksi administrasi, dan pembiayaan.
“Kesimpulan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ini yaitu pertama, terkait redaksional, akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Landak, dengan koreksi naskah Rancangan Peraturan Bupati tersebut, kedua terkait substansial pada Rancangan Peraturan Bupati tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim di DPMPD Kabupaten Landak, berkoordinasi dengan bagian hukum Setda Kabupaten Landak,” terang Mardimo.
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Landak, serta para camat se-Kabupaten Landak.
Ia berharap pembahasan Rancangan Perbup ini bisa berjalan dengan baik, agar nantinya bisa segera dibahas dan disahkan menjadi Perbup.
"Kita berharap semua proses perancangan Perbub ini berjalan lancar sesuai ketentuan, sehingga nantinya dapat segera dibahas dan disahkan menjadi Perbup, karena ini sangat penting sebagai pedoman yang jelas dalam pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Landak," Kata Mardimo.
Sementara itu, Bupati Landak, Karolin Margret Natasa menyambut baik Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Pasalnya, dia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Landak akan melaksanakan pesta demokrasi di tingkat desa secara cepat, tepat, dan efisien.
"Kita di internal sedang membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, terlebih lagi di masa Pandemi Covid-19 ini. Setelah rancangan ini siap, kita akan segera mengusulkannya ke DPRD, agar ini disahkan menjadi Peraturan Bupati," terang Karolin. (mif)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



