Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua DPRD Landak Heri Saman, mengucapkan selamat dan terima kasih kepada pemerintah kabupaten Landak dan BPK Kalimantan Barat. Dan DPRD Landak akan mengagendakan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020.
“Selamat kepada pemerintah Kabupaten Landak yang mendapat predikat WTP 8 kali berturut turut, ini merupakan prestasi yang luar biasa dan mesti tetap di pertahankan kedepannya," ucap Heri di Pontianak, Kamis (20/5).
Heri melanjutkan, dengan diterimanya LHP dengan WTP ini, DPRD Landak bisa segera mengagendakan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.
"Dan terima kasih juga kepada BPK Perwakilan Kalimantan Barat yang selama ini juga memberikan masukan dan pembinaan kepada pemerintah Kabupaten landak dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sehingga laporan keuangan yang disajikan Sesuai dengan sistem akuntabilitas pemerintah,” ungkap Heri Saman
Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Landak dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel.
“Ini bentuk keseriusan kami bersama OPD dalam mengelola keuangan daerah bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Landak, sehingga kita bisa meraih predikat WTP untuk yang kedelapan kalinya secara berturut-turut. Semoga ini bisa terus kita pertahankan ditahun berikutnya,” ungkap Karolin.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Rahmadi mengatakan bahwa pencapaian opini WTP tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah beserta jajaran OPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.
“Pencapaian opini WTP dalam kualitas LKPD diharapkan menjadi pemicu terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah mampu mewujudkan kinerja keuangan yang mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat Konstitusi, UUD 1945,” ucap Rahmadi.(mif/MC DPRD)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



