Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bahas 3 Raperda Inisiatif Eksekutif

a
Penulis: admin2❯
PEMBAHASAN BERLANJUT: Ketua DPRD Landak Heri Saman manyampaikan berkas pandangan umum fraksi-fraksi kepada Wakil Bupati Landak, Herculanus Heriadi, Selasa (6/7).
PEMBAHASAN BERLANJUT: Ketua DPRD Landak Heri Saman manyampaikan berkas pandangan umum fraksi-fraksi kepada Wakil Bupati Landak, Herculanus Heriadi, Selasa (6/7).
NGABANG - Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Landak menyampaikan pandangan umum terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) Inisiatif Eksekutif, di ruang rapat utama gedung DPRD Landak, Selasa (6/7).

Ketiga Raperda tersebut, yakni Perubahan atas eraturan daerah kabupaten landak nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah, Perubahan atas peraturan daerah kabupaten landak nomor 6 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet dan Perusahaan umum daerah air minum Tirta landak.

Ketua DPRD Landak Heri Saman mengatakan tujuh fraksi DPRD Landak sudah menyampaikan pandangan umumnya bahwa Raperda ini bisa dilanjutkan pembahasannya. Adapun saran dan masukan terhadap Raperda ini juga sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi.

"Pembahasan akan dilanjut besok yaitu jawaban Bupati Landak atas pandangan umum fraksi-fraksi ini. Jadi intinya fraksi-fraksi menyatakan dapat dilanjutkan pembahasannya dan ini merupakan target kita untuk segera kita bahas," ungkap Heri Saman di ruang rapat.

Sementara itu, Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi mengatakan bahwa dari tujuh fraksi-fraksi DPRD Landak dapat menerima untuk dilakukan pembahasan, sehingga pada Rabu akan dijawab oleh pihak Eksekutif.

"Intinya dari 3 Raperda tersebut, 2 Raperda nomor 4 dan 6 atas peraturan daerah tahun 2011 tentunya kita ingin melakukan penyesuaian, mengingat ini sudah tahun 2021 yang mana sudah hampir berjalan 10 tahun, maka kita mesti melakukan penyesuaian," kata Wabup.

Sementara terkait dengan perubahan Perumda air minum Tirta Landak, juga ada penyesuaian yang harus Pemkab lakukan. Ketika ingin mendapatkan pendapatan asli daerah, kata dia, tentu pemerintah  juga mesti melayani masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman dan puas terhadap pelayanan air minum.

"Begitu dengan perubahan Perda nomor 4 tahun 2011, dalam konsidi pandemi seperti ini, terutama masalah hiburan perlu ditinjau ulang, karena kita menyesuaikan mengingat masih dalam situasi pandemi. Termasuk pajak burung walet, akan dilakukan penyesuaian juga, apakah pengusaha burung walet ini sudah memiliki ijin usaha, ketika memiliki ijin usaha maka berkewajiban untuk membayar pajak daerah, yang artinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah," papar Heriadi.(mif)

Advertisement
Advertisement
Editor : admin2

Artikel Terkait

Sekda Kayong Utara Tekankan Raperda Harus Selaras dengan Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat

Sekda Kayong Utara Tekankan Raperda Harus Selaras dengan Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat

Sekda Erwin Sudrajat menegaskan penyusunan Propemperda Kayong Utara harus mengutamakan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pansus DPRD Kalbar Mantapkan Draf Raperda Kratom, Siap Konsultasi ke Dewan Ekonomi Nasional

Pansus DPRD Kalbar Mantapkan Draf Raperda Kratom, Siap Konsultasi ke Dewan Ekonomi Nasional

Raperda Tata Kelola Kratom Kalbar masuk tahap pemantapan. Pansus DPRD bersiap gelar konsultasi lanjutan dengan DEN demi regulasi ideal.

Susun Produk Hukum, Kemenkum Kalbar Fasilitasi DPRD Pontianak Konsultasi Raperda Inisiatif

Susun Produk Hukum, Kemenkum Kalbar Fasilitasi DPRD Pontianak Konsultasi Raperda Inisiatif

Kemenkum Kalbar fasilitasi konsultasi Sekretariat DPRD Pontianak terkait tata cara harmonisasi Raperda inisiatif lewat e-Harmonisasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer