Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Harus kita akui, yang menjadi korban memang pembangunan infrastruktur. Banyak yang belum bisa kita tangani, kami akan memilih sebisa mungkin dari anggaran yang ada, mana daerah-daerah yang memerlukan penanganan segera,” kata bupati di gedung DPRD Landak, Selasa (30/11).
Menurut bupati, APBD tahun anggaran 2022 disusun secara hati-hati. Hal tersebut dengan mempertimbangkan kondisi pandemi. Seperti misalnya mengenai tercapai atau tidaknya target pendapatan, dan prioritas pembangunan harus dipertimbangkan secara baik dengan melihat anggaran yang terbatas.
“Kemudian, yang tidak kalah penting di anggaran 2022, juga menyiapkan dana cadangan untuk bencana. Sesuai arahan dari pemerintah pusat,” kata bupati.
Ia mengatakan, memasuki tahun ketiga pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kondisi anggaran. Selain mempengaruhi pendapatan, transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi juga berkurang. Hal itu juga mempengaruhi pengeluaran, di mana pembiayaan pemerintahan berubah arah.
“Kalau misalkan di Kabupaten Landak yang pertama untuk penanganan kesehatan, kita harus siap apalagi katanya ada Omnicron. Setelah Omnicron apa lagi? Intinya semua sarana prasarana kesehatan kita prioritaskan, tahun depan Kabupaten Landak rencananya akan mengoperasikan laboratorium PCR juga, sehingga itu menjadi anggarannya kita bahas di tahun 2022,” jelas Karolin.
Ditanya mengenai catatan dan saran dari fraksi, ia mengatakan setelah ia dan Wabup mendengarkan, secara yang dikeluhkan ialah soal infrastruktur. Demikian juga beberapa hal berkaian dengan pendapatan.
“Saya kira saya sudah jawab tadi, pendapatan itu kita hati-hati dalam menetapkan estimasi pendapatan. Contoh saja, RSUD Landak masih menanggung piutang untuk pasien Covid-19, Kementerian Kesehatan RI masih utang Rp5 miliar. Tentu ini menjadi beban dari APBD kita. Sehingga kita harus hati-hati dalam menentukan pendapatan,” tegasnya.
Namun demikian, kata Karolin, apa yang menjadi masukan dari anggota dewan tentu akan menjadi perhatian, pemkab tetap akan mengoptimalkan sumber pendapatan. “Kemudian berkaitan dengan infrastruktur kami akan berusaha lebih cermat. Kalau pun misalkan tidak bisa peningkatan jalan, kita fungsikan dulu. Kita jadikan jalan itu fungsional. Mungkin belum bisa kelasnya kita tingkatkan, tetapi bolong-bolongnya kita tambal dahulu. Jadi, itu yang saya bilang cermat dan efisien dalam penganggarannya,” pungkasnya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua DPRD Landak Heri Saman mengatakan pihaknya sudah bisa menyepakati bersama dengan Pemerintah Kabupaten Landak. Tujuh fraksi sudah menyampaikan pendapat akhirnya untuk menerima dan menyetujui RAPBD 2022 Pemkab Landak menjadi Perda APBD.
“Dengan struktur kondisinya karena disusun dalam kondisi pandemi, tentunya banyak hal, terutama pendapatan tidak tercapai pada saat pembahasan,” kata Heri.
Baik itu Pendapatan Asli Daerah, dana transfer dan dari struktur belanja tetap menitikberatkan kepada urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar. Dengan situasi pandemi Covid-19 ini menjadi perhatian. “Dan kita tetap menganggarkan dana cadangan dalam situasi bencana. Dan itu kita di DPRD Kabupaten Landak meyambut baik dan kita bersepakat,” ucapnya.
Selanjutnya, kata Heri, pihaknya juga menghormati jawan Pemkab Landak atas saran dan masukan DPRD Landak mengenai pembangunan insfrastruktur. Apalagi dengan melihat kondisi pandemi yang terjadi saat ini.
“Namanya saran pendapat, anggota dewan banyak memperhatikan kondisi real di lapangan. Setelah rapat-rapat dengan OPD dan membandingkan dengan kondisi real di lapangan, terus terang kita juga mengalami pengurangan anggaran. Karena memang anggarannya sangat terbatas. Tapi ini tidak menyurutkan semangat dari Pemerintah Kabupaten Landak untuk memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat yang sudah tercover di APBD tahun anggaran 2022,” tutup Heri Saman.
Adapun ringkasan APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2022 yakni, Pendapatan Daerah berjumlah Rp1.287.061.474.101 yang terdiri dari tiga unsur yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain -lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya Belanja daerah berjumlah Rp1.314.673.407.225 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Sementara pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah berjumlah Rp35 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah berjumlah Rp7.388.066.876. adapun surplus sebesar Rp27.611.933.124 dan SILPA Rp0.(mif)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



