Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua DPRD Kabupaten Landak Heri Saman menyampaikan rapat paripurna tersebut digelar dalam rangka mendengarkan penyampaian pidato pengantar raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 oleh Penjabat Bupati Landak.
"Sudah kita ketahui bersama bahwa dasar dari penyampaian ini sesudah kita menerima LHP BPK, yang mana kita sudah mendapatkan WTP untuk ke-9 kalinya," ujar Heri Saman di Ngabang.
Heri mengatakan, dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan dana perimbangan, komponen struktur APBD dari pendapatan ini sudah tercapai maksimal. Begitu juga dengan belanja yang juga sudah tercapai.
“Besok akan disampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Landak terhadap pidato pengantar Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021," ungkap Heri Saman.
Sementara itu Penjabat Bupati Landak Samuel mengatakan telah menyampaikan pidato pengantar raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 tersebut merupakan tahapan Pengelolaan APBD Kabupaten Landak setelah diaudit BPK. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah ini nantinya dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Landak untuk ditetapkan menjadi Perda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021.
"Pidato ini adalah awal dari pembahasan lebih lanjut yang nantinya terakhir dengan persetujuan bersama antara DPRD Landak dengan Kepala Daerah Kabupaten Landak," kata Samuel.
Ia melanjutkan, dari LPJ tersebut masih ada sejumlah catatan yang harus ditindaklanjuti karena ada beberapa yang belum tertib.
“Saya instruksikan kepada semua kepala SKPD untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan dari BPK, dengan batas waktu 60 hari setelah audit BPK," tambahnya. (mif)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



