Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pj Bupati Sampaikan LPJ APBD 2021

Y
Penulis: Yulfi Asmadi❯
Pj Bupati Landak Samuel menyampaikan LPJ APBD 2021 kepada Ketua DPRD Landak Heri Saman, Senin (6/6). (ist)
Pj Bupati Landak Samuel menyampaikan LPJ APBD 2021 kepada Ketua DPRD Landak Heri Saman, Senin (6/6). (ist)
NGABANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak menggelar rapat paripurna ke 5 masa sidang lll tahun 2022 dalam rangka penyampaian Pidato Pengantar Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Landak Tahun anggaran 2021 oleh Penjabat Bupati Landak, di ruang rapat urama Gedung DPRD Landak, Senin (6/6).

Ketua DPRD Kabupaten Landak Heri Saman menyampaikan rapat paripurna tersebut digelar dalam rangka mendengarkan penyampaian pidato pengantar raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 oleh Penjabat Bupati Landak.

"Sudah kita ketahui bersama bahwa dasar dari penyampaian ini sesudah kita menerima LHP BPK, yang mana kita sudah mendapatkan WTP untuk ke-9 kalinya," ujar Heri Saman di Ngabang.

Heri mengatakan, dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan dana perimbangan, komponen struktur APBD dari pendapatan ini sudah tercapai maksimal. Begitu juga dengan belanja yang juga sudah tercapai.

“Besok akan disampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Landak terhadap pidato pengantar Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021," ungkap Heri Saman.

Sementara itu Penjabat Bupati Landak Samuel mengatakan telah menyampaikan pidato pengantar raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 tersebut merupakan tahapan Pengelolaan APBD Kabupaten Landak setelah diaudit BPK. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah ini nantinya dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Landak untuk ditetapkan menjadi Perda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021.

"Pidato ini adalah awal dari pembahasan lebih lanjut yang nantinya terakhir dengan persetujuan bersama antara DPRD Landak dengan Kepala Daerah Kabupaten Landak," kata Samuel.

Ia melanjutkan, dari LPJ tersebut masih ada sejumlah catatan yang harus ditindaklanjuti karena ada beberapa yang belum tertib.

“Saya instruksikan kepada semua kepala SKPD untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan dari BPK, dengan batas waktu 60 hari setelah audit BPK," tambahnya. (mif)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kawasan Wisata Riam Sekuju jadi Lokasi PETI, Polres Landak Amankan Mesin Dompeng

Kawasan Wisata Riam Sekuju jadi Lokasi PETI, Polres Landak Amankan Mesin Dompeng

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan wisata Riam Sekuju, Landak, dikeluhkan warga karena mencemari sungai, yang kemudian

PKB Diminta Kawal Pembangunan Daerah: Karolin: Jadi mitra strategis Pemkab Landak

PKB Diminta Kawal Pembangunan Daerah: Karolin: Jadi mitra strategis Pemkab Landak

Bupati Landak Karolin Margret Natasa hadiri pelantikan pengurus DPC PKB Landak, tekankan pentingnya soliditas partai dan gotong royong kader

Jembatan Perintis Garuda di Landak Buka Akses Warga, Dorong Ekonomi dan Pendidikan Desa

Jembatan Perintis Garuda di Landak Buka Akses Warga, Dorong Ekonomi dan Pendidikan Desa

Jembatan Perintis Garuda di Dusun Jering, Landak, memperkuat konektivitas warga serta mendukung akses pendidikan dan ekonomi desa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer