Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pj Bupati Sampaikan Pidato Pengantar dan Nota Keuangaan RAPBD 2023
NGABANG – Pj Bupati Landak Samuel menyampaikan pidato pengantar dan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 kepada DPRD Kabupaten Landak, di ruang rapat gedung DPRD Landak, Kamis (17/11).
Pj Bupati Landak Samuel mengatakan, khusus untuk APBD 2023 tetap kita pelayanan dasar, urusan wajib pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan didukung dengan pelayanan dasar lainnya. “Ini menjadi skala prioritas yang sudah diamanahkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan nantinya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Landak,” ungkap Samuel ditemui usai rapat.
Pihaknya menargetkan, sesuai dengan ketentuan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya berakhir, RAPBD ini sudah disahkan menjadi Perda antara kepala daerah dan DPRD. Akan tetapi, pihaknya berusaha untuk membahas ini semaksimal dan seefektif mungkin, sehingga pembahasan ini diharapkan sebelum 30 November sudah bisa disetujui bersama dan disahkan. “Jadi paling lambat 30 November,” ungkapnya.
Ditanya mengenai ada atau tidaknya dana khusus untuk penanganan Covid-19 pada 2023 mendatang, ia mengatakan secara umum tidak disebutkan peruntukkan bagi penganganan Covid-19. “Akan tetapi hal tersebut akan melalui dinas-dinas terkait akan dialokasikan anggaran yang berkaitan dengan penanganan Covid-19,” tutup Samuel.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Landak Heri Saman mengapresiasi Pj Bupati Landak yang telah menyampaikan pidato pengantar dan nota keuangan RAPBD 2023. Seperti diketahui, kata Heri, APBD 2023 ini disusun berpedoman pada Permendagri No 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 yang mana masih menitik beratkan pada penghapusan kemiskinan yang ekstrem.
“Ini juga ada paling penting, yaitu difokuskan pada urusan wajib dan pelayanan dasar. Sehingga jelas terukur dalam RAPBD 2023 ini,” ungkap Heri.
Heri mengatakan, pada tahun anggaran 2023 terdapat aturan baru yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) terbagi menjadi dua, yakni DAU sudah ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya. “Bahkan untuk mana OPD yang disalurkan, berapa jumlahnya, kita tinggal menyesuaikan saja apa yang menjadi RKPD dalam pembahasannya akan kita bahas bersama. Besok agendanya yakni penyampaian pandangan umum dari fraksi DPRD tentang struktur dari APBD ini,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pihaknya menargetkan secepatnya agar RAPBD 2023 ini dapat disahkan menjadi Perda, sebelum 30 November. “Mudah-mudahan jika dalam pembahasannya tidak ada kendala, mungkin sebelum 27 November mungkin sudah kita ketuk palu,” pungkas Heri.(mif)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



