Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

NGABANG - Komisi A DPRD Kabupaten Landak menggelar rapat bersama pemerintah untuk membahas sejumlah perubahan susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut (23/2). Terdapat sejumlah perubahan OPD yang disetujui dalam rapat.
Ketua Komisi A DPRD Landak Cahyatanus mengatakan, rapat tersebut untuk menindaklanjuti Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Labdak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak. “Ada beberapa nomenklatur dalam OPD yang mengalami perubahan,” ungkapnya di Ngabang.
OPD yang mengalami perubahan, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sebelumnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dari tipe B menjadi Tipe A. Kemudian Dinas Perkebunan bergabung dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan.
Selanjutnya terdapat sejumlah OPD yang dipecah dan digabungkan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) dipecah menjadi Dinas Koperasi, UMKM dan Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Perdagangan dan Industri.
Kemudian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dipecah menjadi Dinas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menangani urusan penanaman modal.
“Kemudian Bappeda ditambah dengan Badan Riset Daerah, maka berubah menjadi Badan Perencanaan Riset Daerah,” ujar Cahyatanus.
Cahyatanus menambahkan dari 38 OPD usulan pemerintah, terdapat satu usulan baru. Hal tersebut menurutnya sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk membentuk suatu dinas, yaitu Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan. Komisi A DPRD Landak menyepakati berdirinya satu OPD yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk menangani kebakaran dan penyelamatan.
“Kenapa ini perlu kita laksanakan karena memang ada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri terkait dengan Kemendagri Nomor 16 Tahun 2020, itu sebenarnya satu tahun setelah disahkannya Peraturan Kemendagri ini Pemerintah Kabupaten/Kota harus membentuk dinas,” Jelas Cahyatanus.
Selain itu, Cahyatanus juga mengatakan berdasarkan peraturan Kemendagri dalam pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tersebut hanya boleh mengajukan satu kali usulan PPPK dengan jumlah yang ditentukan oleh Kemendagri. Selain itu, kata dia ada kemungkinan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kabupaten/kota yang tidak membentuk Damkar.
“Nah oleh karenanya kami sepakat bahwa Damkar ini sudah selayaknya dibentuk, karena ini merupakan urusan wajib juga urusan wajib dasar yang harus dilaksanakan oleh pemda,” ujarnya.
Ia berharap bahwa tiap OPD dapat bekerja dengan lebih maksimal. Baik OPD baru atau yang masih bertahan, “Kita berharap agar para ASN yang menangani urusannya untuk terus bekerja maksimal dan dengan telah dibentuknya dinas atau badan yang baru maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik dan cepat,” tutupnya.(mif)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



