
NGABANG – Ketua DPRD Landak Heri Saman berharap dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023, hendaknya tetap menitikberatkan pada urusan wajib terkait pelayanan dasar.
Urusan wajib pelayanan dasar tersebut antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial.
Namun, menurutnya hal tersebut akan disampaikan dalam pembahasan Banggar DPRD Landak bersama pemerintah mengenai adanya pergeseran anggaran dan prioritas.
“Kita lihat pergeseran-pergeseran, mana kegiatan yang sudah dilaksanakan. Anggaran yang masih ada bergeser atau adanya sumber pendapatan baru,” ungkap Heri saat ditemui usai rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Raperda P-APBD Pemkab Landak Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Landak, Selasa (12/9).
Dalam penyusunan P-APBD tersebut, menurutnya juga terdapat hal-hal terkait yang harus segera dilakukan penyesuaian pada APBD tahun anggaran 2023 ini.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menganggarkan Dana Hibah Pilkada pada APBD Perubahan.
“Dan juga kita melihat APBD kita, ada juga kewajiban kita untuk penyediaan tentang pelaksanaan Pemilu. Ini juga yang mendasar karena harus ada komitmen dari pemerintah kabupaten untuk proses penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan datang,” pungkas Heri Saman. (mif)



