Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terbukti Korupsi, Donjol Divonis 6 Tahun Penjara

A
Penulis: A'an❯
SIDANG VONIS: Sidang putusan kasus korupsi Dana Desa oleh Kepala Desa Kedama, Donjol di Pengadilan Negeri Pontianak, Senin (19/9).
SIDANG VONIS: Sidang putusan kasus korupsi Dana Desa oleh Kepala Desa Kedama, Donjol di Pengadilan Negeri Pontianak, Senin (19/9).

NGABANG – Kepala Desa Kedama (Kecamatan Kuala Behe), Donjol akhirnya dijatuhi hukuman penjara enam tahun dan denda sebesar Rp200 juta akibat terjerat kasus tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) oleh Pengadilan Negeri Pontianak, pada Selasa (19/9).


Advertisement

Kepala Kejaksaan Negeri Landak, Sukamto menjelaskan, terdakwa Donjol selaku Kepala Desa Kedama dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018, 2019, dan 2020.

Dalam persidangan tersebut, menurut Sukamto, Penuntut Umum Menyatakan terdakwa Donjol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Saudara Donjol lalu dijatuhi pidana penjara selama enam tahun dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” jelas Sukamto di Ngabang.

Advertisement

Selain itu, kata Sukamto, sidang menyatakan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp438.187.987,28. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut.

Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun dan sembilan Bulan. “Persidangan selanjutnya diagendakan pada 2 Oktober 2023 dengan acara memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk pembelaan,” ungkap Sukamto. (mif)

Advertisement

Artikel Terkait

Kawasan Wisata Riam Sekuju jadi Lokasi PETI, Polres Landak Amankan Mesin Dompeng

Kawasan Wisata Riam Sekuju jadi Lokasi PETI, Polres Landak Amankan Mesin Dompeng

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan wisata Riam Sekuju, Landak, dikeluhkan warga karena mencemari sungai, yang kemudian

PKB Diminta Kawal Pembangunan Daerah: Karolin: Jadi mitra strategis Pemkab Landak

PKB Diminta Kawal Pembangunan Daerah: Karolin: Jadi mitra strategis Pemkab Landak

Bupati Landak Karolin Margret Natasa hadiri pelantikan pengurus DPC PKB Landak, tekankan pentingnya soliditas partai dan gotong royong kader

Jembatan Perintis Garuda di Landak Buka Akses Warga, Dorong Ekonomi dan Pendidikan Desa

Jembatan Perintis Garuda di Landak Buka Akses Warga, Dorong Ekonomi dan Pendidikan Desa

Jembatan Perintis Garuda di Dusun Jering, Landak, memperkuat konektivitas warga serta mendukung akses pendidikan dan ekonomi desa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer