
NGABANG – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Landak AKBP I Nyoman Budi Artawan memastikan Korps Bhayangkara netral dan tidak melakukan politik praktis pada Pemilu 2024. Kepastian tersebut disampaikan Kapolres saat ditemui di ruang kerjanya, Minggu (11/2).
“Netralitas Polri dalam pemilu tak perlu diragukan. Sudah kami sampaikan kepada seluruh anggota untuk tidak ikut-ikutan dalam berpolitik praktis. Atau pun mendukung salah satu pasangan calon dan partai,” ungkap Kapolres.
Menurutnya, Polri memiliki fokus untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat.
Nyoman juga menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
“Kami sudah tidak memiliki hak suara kan. Selanjutnya kami fokus melakukan pengamanan,” tegasnya.
Lalu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B, yang isinya dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Poiri dilarang melakukan kegiatan Politik Prastis. Selanjutnya, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf H.
"Setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netral dalam kehidupan politik. Ketika ada anggota yang netralitasnya diragukan atau pun ikut berpolitik praktis akan disanksi sampai dengan ancaman PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat, Red),” jelasnya.
Kapolres mengatakan, terdapat dua bhayangkari atau istri anggotanya yang menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2024.
Satu bhayangkari Polsek Sebangki, dan satu bhayangkari Sengah Temila. Dua personel tersebut sudah dipindah tugaskan ke Mapolres Landak.
“Dia sudah kita amankan supaya tidak ikut di sana. Ketika Bhayangkari yang mengikuti Pemilu, maka suaminya langsung dipindah tugaskan.
Termasuk salah satunya suami dari Ibu Karolin Margret Natasa, Pak Quinn dulu di sini langsung dipindahkan di Batang Tarang. Seperti itu salah satu kebijakan kita,” kata dia. (mif)



