
NGABANG – Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Landak sempat diwarnai protes oleh dua saksi partai pada Senin (4/3) malam.
Bawaslu Landak lantas menggelar sidang administrasi cepat untuk memutuskan permasalahan tersebut.
Semula rapat pleno berjalan semestinya. PPK Ngabang baru saja selesai membacakan D hasil rekapitulasi pemilihan DPRD provinsi sekitar pukul 22.30 WIB.
Ketua KPU Landak Lisanto lalu menanyakan kepada saksi mengenai kecocokan data. Ketika itu, saksi Partai Demokrat Malayati menyatakan menolak untuk menandatangi hasil pleno.
Malayati mengatakan, pihaknya keberatan karena laporannya ke Bawaslu mengenai dugaan adanya pelanggaran pada TPS 24 Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang belum ditindak lanjuti.
Menurutnya, ada keanehan saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Ketika akan dilakukan penghitungan ulang pada TPS tersebut, penghitungan ulang tidak segera dilakukan.
Namun harus menunggu hingga rekapitulasi di semua TPS di Desa Amboyo Selatan selesai. “Ada upaya penghilangan suara calon figur secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM),” ungkapnya.
Situasi sempat memanas. Saksi Partai demokrat Malayati dan saksi Partai Gerindra Reni Yuliati melayangkan protes keras kepada pimpinan sidang. Mereka menuntut laporan mereka diselesaikan malam itu juga, sebelum hasil pleno disahkan.
“Tunjukkan PKPU dan Perbawaslu yang mengatur jika ditemukan adanya keberatan bisa dipending dan tindak lanjuti,” kata Reni tegas.
Pimpinan sidang, Ketua KPU Landak Lisanto mengatakan, sebagaimana ketentuan penyandingan D hasil rekapitulasi tingkat kecamatan sudah cocok. Namun, formulir di bawah dari D hasil ini masih diragukan keabsahannya menurut dua saksi partai tersebut.
“Kami sudah berembuk dan kami mempersilakan rekan dari Bawaslu untuk melakukan kajiannya untuk menggelar sidang administrasi cepat,” katanya.
Akhirnya pleno tersebut diskors sampai sidang administrasi cepat selesai dilaksanakan. “Silakan untuk melakukan penyandingan data. Jika ada rekomendasi dari Bawaslu maka pleno dapat dilanjutkan. Rapat pleno diskor pada pukul 23.10 WIB. Skor akan dibuka kembali saat ada konfirmasi dari Bawaslu,” katanya.
Tak lama kemudian, Bawaslu menggelar sidang administrasi cepat di aula kecil kantor DPRD Landak. Sidang tersebut menghadirkan pelapor yakni saksi Partai Demokrat Malayati dan terlapor PPK Kecamatan Ngabang, Panwaslu Kecamatan Ngabang, dan KPU Kabupaten Landak. Para pelapor dan terlapor menghadirkan fakta-fakta kejadian di lapangan dengan versinya masing-masing.
Hingga pada Selasa (5/3) dini hari, Ketua Bawaslu Landak Barto Agato Dirgo sebagai pimpinan sidang akhirnya membacakan putusan. Pertama, penghitungan suara ulang di TPS 024 Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak telah dilaksanakan tanggal 27 Februari 2024 oleh PPK Kecamatan Ngabang di aula Kantor Camat Ngabang dan diterima oleh para pihak yang hadir.
Kedua, terkait adanya dugaan pelanggaran lainya dan dugaan tindak pidana pemilu, akan diselesaikan dengan mekanisme penanganan pelanggaran sebagai mana diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
“Ketiga, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Landak untuk melanjutkan rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Landak,” ungkap Dirgo membacakan putusan. (mif)



