PONTIANAK POST – Meski hasil investigasi nasional Kementerian Pertanian mengungkap tingginya temuan beras tidak sesuai mutu di sejumlah daerah, hingga kini belum ada temuan serupa di Kalimantan Barat (Kalbar). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) menyatakan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung di lapangan bersama Satgas Pangan Polda Kalbar.
“Sudah dua minggu ini kami bersama Satgas Pangan turun mengecek ke beberapa distributor. Kami pastikan proses pengemasan berjalan sesuai ketentuan, dan beras premium tidak dioplos dengan beras medium,” ujar Kepala Bidang Perdagangan Disperindag ESDM Kalbar, Agus Satrio Leksono, saat diwawancarai, Senin (14/7).
Ia mengatakan, berdasarkan pemantauan langsung di gudang dan pasar, sejauh ini belum ditemukan keluhan dari masyarakat terkait dugaan beras oplosan. Monitoring terbaru dilakukan bersama Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan di Pasar Flamboyan Pontianak, dengan fokus pada distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog Kalbar, Senin (14/7) pagi.
Menurut Agus, sistem pengemasan beras di Kalbar cukup beragam. Ada beras yang datang dari Jawa sudah dalam kemasan dan ada pula yang dikemas ulang oleh distributor di Kalbar. “Biasanya mereka sudah memilah mana yang premium dan non-premium berdasarkan tingkat patahan,” katanya.
Agus menyebut sejumlah merek seperti Sania, Sovia, Fortune, Ramos, hingga Raja Platinum juga turut dipantau karena beredar di pasaran Kalbar. Salah satu produsen besar yang produknya beredar di Kalbar, yakni Wilmar Group, disebut telah memastikan produknya lolos uji laboratorium.
“Dugaan di daerah lain itu kan karena beras premium dicampur dengan medium yang patahannya tinggi. Tapi di Kalbar ini belum kami temukan indikasi seperti itu,” jelasnya.
Meski demikian, Disperindag ESDM tetap mengingatkan kemungkinan kecurangan bisa terjadi dalam rantai distribusi. Setelah keluar dari produsen, kontrol terhadap re-packaging atau pencampuran ulang sulit dilakukan jika tidak ada pengawasan ketat.
“Kami akan telusuri jika ada laporan. Mulai dari pedagang, kami cek ke distributornya, lalu ke sumber asalnya dari Jawa. Kalau ditemukan re-packing atau pencampuran, itu akan kami tindak lanjuti bersama Satgas Pangan,” tegas Agus.
Disperindag ESDM juga membuka layanan pengaduan bagi masyarakat terkait perlindungan konsumen. Warga yang merasa dirugikan atau menemukan beras mencurigakan dapat melapor langsung ke pusat pengaduan Disperindag ESDM Kalbar. “Silakan lapor. Kami siap menindaklanjuti,” pungkasnya.
Mentan Fokus Perangi Beras Oplosan
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku peredaran beras oplosan, minyak goreng ilegal, dan pupuk palsu yang merugikan masyarakat dan petani. Menurut Amran, praktik curang ini telah menimbulkan kerugian ekonomi besar dan merusak rantai produksi pertanian nasional.
“Contoh pupuk palsu saja merugikan petani hingga Rp3,2 triliun. Kasus ini sudah kami serahkan ke kejaksaan dan kepolisian,” ujarnya di Makassar, Senin (14/7), usai menghadiri wisuda di Universitas Hasanuddin (Unhas).
Kerugian dari Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun
Mentan mengungkapkan, kasus beras oplosan jauh lebih masif. Sebanyak 212 merek beras oplosan telah beredar di pasaran dengan total kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp99 triliun.
“Kalau ini terjadi selama 10 tahun, kerugiannya bisa Rp1.000 triliun. Ini sangat merugikan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ada sekitar 20 kasus minyak goreng ilegal yang juga tengah ditangani. Untuk menangani masalah ini secara serius, Kementerian Pertanian telah menyurati langsung Kapolri dan Jaksa Agung, serta menghubungi keduanya secara langsung. Satgas Pangan juga disebut telah mulai bekerja menangani kasus-kasus tersebut.
“Ini harus diselesaikan bersama. Kami tidak diam,” kata Amran.
Selain menindak kasus-kasus kejahatan pangan, Mentan juga menyebut pihaknya tengah membenahi internal Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah peningkatan kinerja birokrasi yang ditandai dengan diraihnya kembali status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan meningkatnya nilai reformasi antikorupsi.
“Kami bahkan diminta testimoni langsung oleh KPK. Itu menandakan perbaikan sedang berjalan,” ungkapnya.(bar/ant)
