Jawab Tuntutan Demonstran, Sekda Harisson: Pemprov Prioritaskan Pembangunan Jalan Meski Dana TKD Dipangkas
PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa Gubernur Kalimantan Barat tetap berkomitmen melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dengan mengutamakan langkah-langkah berbasis skala prioritas.
“Gubernur akan tetap memprioritaskan pembangunan jalan di wilayah Kalimantan Barat,” tegas Harisson saat menjumpai para demonstran di kantor DPRD Kalbar Pontianak, pada Rabu (26/11).
Harisson menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kalimantan Barat tahun 2026 sebesar Rp522 miliar, sehingga berdampak pada turunnya APBD Provinsi Kalbar dari Rp6,2 triliun menjadi Rp5,7 triliun.
Rincian pemotongan tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkurang Rp151 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berkurang Rp337 miliar.
Terkait penyerapan anggaran yang dinilai lambat, Harisson mengatakan hal itu disebabkan oleh proses perencanaan fisik proyek yang dilakukan pada tahun anggaran yang sama.
Ia mencontohkan pembangunan jalan dari Sukadana ke Teluk Batang, yang memerlukan waktu beberapa bulan untuk penyusunan dokumen perencanaan.
“Setelah dokumen perencanaan selesai, barulah konstruksi dapat dilelang dan dikerjakan kontraktor sekitar September atau Oktober. Biasanya, penyelesaian membutuhkan empat bulan, sehingga pekerjaan baru tuntas pada akhir Desember. Pembayaran pun hanya bisa dilakukan setelah pekerjaan selesai,” jelasnya.
Karena skema tersebut, lanjut Harisson, penyerapan anggaran baru terlihat meningkat pada akhir tahun dan terkesan lambat pada periode sebelumnya. Ia juga mengungkapkan adanya dana yang telah diserahkan ke pemerintah daerah namun tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sekda Kalbar Harisson bersama Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius, menerima seruan aksi mahasiswa yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (26/11/2025).
Aspirasi mahasiswa tersebut turut disambut oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Aksi berjalan damai, dan dialog dilanjutkan di Ruang Balairungsari, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, guna menyerap langsung berbagai aspirasi yang disampaikan para mahasiswa. Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kalimantan Barat. (mse)
