Pemkot Pontianak Perbarui Data Kemiskinan, Dorong Program Lebih Tepat Sasaran
PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak menyatakan, upaya menurunkan angka kemiskinan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial atau seremonial. Dibutuhkan langkah terintegrasi yang berbasis data akurat dan kolaborasi lintas sektor agar seluruh warga dapat merasakan manfaat pembangunan.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat memimpin RakorTKPKD Kota Pontianak Tahun 2025, yang digelar di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota, Jumat (19/12).
Menurut Bahasan, rakor ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyatukan visi, mengonsolidasikan langkah, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Pontianak sebagai kota yang inklusif dan sejahtera.
“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab moral kita bersama. Negara harus hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.
Bahasan menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan, akses, dan kesempatan hidup. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan kerja kolektif dari semua pemangku kepentingan tanpa adanya ego sektoral.
Dalam rakor tersebut, Bahasan juga mengungkapkan sejumlah tantangan mendasar yang masih dihadapi Kota Pontianak, seperti keberadaan penduduk miskin ekstrem yang memerlukan intervensi terintegrasi, pemutakhiran dan validitas data kemiskinan, serta keterbatasan akses layanan dasar.
Ia menegaskan bahwa masalah kemiskinan struktural, seperti pengangguran dan rendahnya produktivitas ekonomi keluarga miskin, juga harus menjadi perhatian utama.
“Program penanggulangan kemiskinan tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan sosial. Kita harus bergerak menuju transformasi sosial dan ekonomi keluarga miskin,” ungkapnya.
Pemkot Pontianak juga telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah pembaruan dan integrasi data kemiskinan yang lebih terperinci dan berbasis kelurahan, RT, dan RW. Bahasan meminta camat dan lurah untuk memimpin langsung pemutakhiran data agar intervensi program tepat sasaran.
Selain itu, penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jaminan sosial, dan layanan kesehatan.
Pemerintah kota juga berfokus pada penguatan keterampilan kerja, pelatihan wirausaha, serta pengembangan UMKM melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) dan program corporate social responsibility (CSR).
“Kita tidak ingin warga miskin hanya menerima bantuan, tetapi mereka harus bisa berdaya dan mandiri,” tegas Bahasan.
Penguatan kolaborasi pentahelix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta komunitas dan masyarakat, juga ditekankan oleh Bahasan. Pemerintah kota akan memperkuat tata kelola dan evaluasi program dengan fokus pada capaian dampak, bukan hanya output kegiatan.
Bahasan menutup rakor dengan mengajak seluruh lembaga dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghilangkan ego sektoral, berinovasi, dan menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan sosial bersama.
“Dengan keputusan yang tepat, kerja sungguh-sungguh, dan kolaborasi semua pihak, saya yakin Pontianak bisa menurunkan kemiskinan secara signifikan,” pungkasnya. (*/r/iza)
