PONTIANAK POST – Kinerja sektor pasar modal di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terus menunjukkan performa positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar mencatat adanya pertumbuhan signifikan pada jumlah investor, frekuensi transaksi, hingga nilai perdagangan di pasar modal sepanjang satu tahun terakhir.
Berdasarkan data posisi Agustus 2024 hingga Agustus 2025, pengguna pasar modal di Kalbar yang tercermin dari jumlah Single Investor Identification (SID) tersebut tumbuh sebesar 23,78 persen secara tahunan menjadi 225.077 SID.
“Pertumbuhan tertinggi berasal dari investor reksa dana dengan peningkatan sebesar 39.615 SID, diikuti oleh investor yang meningkat sebesar 24.663 SID,” ungkap Kepala OJK Kalbar, Rochma Hidayati belum lama ini.
Per Agustus 2025, jumlah investor saham di Kalbar tercatat sebanyak 112.665 investor dari total 225.077 investor pasar modal. Sementara investor reksa dana mencapai 211.428, dan investor Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak 18.220 investor.
Dari sisi transaksi, aktivitas pasar modal di Kalbar juga mengalami lonjakan tajam. Hingga Agustus 2025 tercatat sebanyak 855 ribu kali transaksi dengan nilai mencapai Rp4,48 triliun. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat 447 ribu kali transaksi dengan nilai Rp2,55 triliun.
“Hal ini menunjukkan bahwa potensi investor pasar modal dari Provinsi Kalimantan Barat cukup tinggi dan masih dapat didorong lebih maksimal ke depannya,” katanya.
Rochma menambahkan, peningkatan jumlah investor tersebut mencerminkan semakin tingginya minat dan kesadaran masyarakat Kalbar terhadap produk dan layanan pasar modal. Kondisi ini tidak terlepas dari upaya berkelanjutan OJK bersama para pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat.
OJK Kalbar, dikatakan Rochma, bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Kementerian/Lembaga, dan pemangku kepentingan terkait lainnya telah melaksanakan berbagai program literasi dan inklusi keuangan.
Untuk memenuhi amanat pemerintah untuk mencapai target inklusi keuangan, pihaknya bersinergi untuk terus mendorong implementasi melalui delapan tema program kerja. Kedelapan kerja tersebut antara lain pemberdayaan UMKM, satu rekening satu pelajar (KEJAR), perluasan titik akses keuangan, digitalisasi UMKM, perluasan program proteksi usaha pertanian dan peternakan, ayo cerdas berinvestasi, optimalisasi program jaminan sosial, dan business matching program inklusi keuangan.
“TPAKD Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan realisasi agregat rata-rata sebesar 106,94 persen, sementara untuk 14 TPAKD kabupaten dan kota mencatatkan realisasi agregat rata-rata sebesar 128,50 persen,” katanya. (sti)
