Jeritan Pelayanan dari Pedalaman, DPRD Kalbar Dorong Pembentukan Kapuas Raya
PONTIANAK POST - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Suyanto Tanjung, menyuarakan kegelisahan mendalam masyarakat terkait wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya. Bagi Suyanto, perjuangan Kapuas Raya bukanlah ambisi kekuasaan atau keinginan menjadi pejabat, melainkan lahir dari keprihatinan melihat ketimpangan pelayanan yang masih dirasakan masyarakat di wilayah pedalaman Kalbar.
“Kerinduan akan Provinsi Kapuas Raya ini bukan karena ingin jadi gubernur atau wakil gubernur. Ini murni karena kami miris melihat masyarakat pedalaman yang belum tersentuh pelayanan maksimal dari pemerintah provinsi,” ujar Suyanto dalam pandangan umumnya beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, luasnya wilayah Kalimantan Barat memang dapat dimaklumi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk terus menunda pemekaran Kapuas Raya yang telah lama dijanjikan.
Suyanto secara terbuka mempertanyakan komitmen para pemimpin daerah yang sebelumnya menjanjikan pemekaran Kapuas Raya. Ia berharap pemerintah apat hadir langsung dan memberikan kejelasan kepada masyarakat, bukan sekadar mengumbar janji politik.
“Tuntaskan dulu Provinsi Kapuas Raya ini, atau paling tidak jalankan secara beriringan. Jangan terus menjanjikan pemekaran kabupaten, sementara Kapuas Raya dibiarkan menggantung,” tegasnya.
Dalam rapat dengan pimpinan beberapa waktu lalu, banyak aspirasi masyarakat dari Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, hingga Kapuas Hulu kembali mengemuka. Mereka menuntut hak yang sama sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak.
Ia menyoroti alasan pemerintah pusat yang kerap menyebut belum adanya grand design sebagai syarat pemekaran. Menurut Tanjung, alasan tersebut patut dipertanyakan, mengingat sejumlah daerah lain,khususnya di Papua dapat dimekarkan tanpa harus menunggu moratorium maupun grand design yang berlarut-larut.
“Apa bedanya orang Papua dengan kami di Kapuas Raya? Jangan karena mereka berteriak merdeka lalu diprioritaskan. Kami ini cinta NKRI, tapi jangan karena itu kami terus diabaikan,” ucapnya.
Tanjung juga menolak anggapan bahwa masyarakat Kapuas Raya hanya bisa diperhatikan jika turun ke jalan. Ia menegaskan, jika ada kekurangan administrasi, seharusnya pemerintah hadir membimbing dan melengkapi, bukan membiarkan aspirasi tersebut menggantung tanpa kejelasan.
Mewakili suara masyarakat pedalaman, Suyanto memaparkan kondisi riil yang masih jauh dari kata layak. Infrastruktur jalan dan jembatan banyak yang rusak, listrik belum menjangkau seluruh wilayah, air bersih sulit diakses, dan fasilitas pendidikan masih sangat terbatas.
“Di beberapa tempat, SMA hanya ada di ibu kota kecamatan. Ini fakta yang menyakitkan. Tolong dengarkan suara hati masyarakat pedalaman Kalimantan Barat yang selama ini tertinggal dan terpinggirkan,” pungkasnya. (den)
