Harisson Ingatkan Pemda Jangan Lambat Bantu MBR Dapatkan Rumah Subsidi di Kalimantan Barat
PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson mengajak pemerintah kabupaten/kota di Kalbar untuk lebih cepat, dan serius membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah layak huni. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh lambat dalam mendukung program perumahan subsidi yang menjadi prioritas nasional.
Hal itu disampaikan Harisson usai mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam kegiatan kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat bersama BP Tapera, BRI, PNM, dan SMF di Kota Pontianak, Selasa (3/3).
Menurut Harisson, pemerintah pusat telah memberikan berbagai kemudahan untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi bagi MBR. Bahkan, Kalbar mendapatkan kuota sekitar 22 ribu unit rumah subsidi.
“Pemerintah memberikan bantuan bunga bank yang didiskon 50 persen. Biasanya bunga 12 persen per tahun, kini menjadi sekitar lima sampai enam persen per tahun dengan jangka waktu pinjaman 20 sampai 30 tahun. Uang muka juga hanya sekitar Rp1,5 juta,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga telah menerbitkan peraturan yang mengatur pembebasan sejumlah biaya perizinan. Di antaranya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diminta untuk digratiskan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Namun dalam dialog dengan Menteri PKP, Harisson menyebut sejumlah asosiasi pengembang seperti REI dan APERSI masih menilai kinerja pemerintah daerah dalam mendukung program ini berjalan lambat.
“Masalahnya, menurut REI dan APERSI, pemerintah kabupaten/kota masih lemot dalam mendukung program ini,” katanya.
Padahal, pembangunan rumah subsidi merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (ProSN) melalui target pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Program tersebut juga menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja kepala daerah.
Karena itu, Harisson mengingatkan para kepala daerah agar lebih serius membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah sendiri.
“Ayo pemerintah kabupaten/kota semangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk punya rumah. Jangan lemot. Layani masyarakat dengan kerja keras dan cepat. Gaji kita dibayar dari pajak mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak sektor sekaligus.
“Pembangunan rumah rakyat bukan hanya soal tempat tinggal. Ketika satu rumah dibangun, ada tukang yang bekerja, sopir truk yang mengangkut material, warung yang hidup, industri bahan bangunan yang bergerak, hingga perbankan, dan asuransi yang terlibat,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan perumahan dapat membuka banyak lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Penyaluran kredit usaha mikro di bawah Rp100 juta didorong tanpa jaminan dengan bunga sekitar enam persen per tahun atau 0,5 persen per bulan.
“Kita harus bisa mengalahkan rentenir dalam kecepatan, dan kemudahan akses. Jika mereka bisa cair cepat, maka perbankan harus lebih cepat dan lebih mudah bagi masyarakat kecil,” tegas Maruarar.(bar)
