Pemprov Kalbar Dorong ASN Hasilkan Kebijakan Berkualitas Lewat Workshop Policy Brief 2026

PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong aparatur sipil negara (ASN) menghasilkan kebijakan berbasis data dan solusi melalui workshop penyusunan policy brief tahun 2026.

Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (1/4), sebagai bagian dari penguatan kapasitas birokrasi dalam menjawab persoalan pembangunan.

Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalbar (BPSDM) sebagai penyelenggara, kegiatan ini diikuti pejabat administrator yang didorong untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih terukur dan implementatif.

Dalam sambutannya, Norsan menegaskan bahwa indikator kinerja ASN kini tidak lagi bertumpu pada serapan anggaran, melainkan pada efektivitas kebijakan yang dihasilkan.

Baca Juga: Masih Penuhi Persyaratan Kerja Sama, Pasien BPJS Belum Bisa Cuci Darah di RSUD Landak

“Perlu kita ketahui bersama bahwa kinerja tidak lagi diukur semata-mata dari serapan anggaran, tetapi dari efektivitas kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat secara komprehensif,” ujarnya.

Ia menekankan, pejabat administrator memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan daerah memenuhi aspek kualitas, akuntabilitas, dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, penyusunan policy brief menjadi langkah strategis agar ASN tidak hanya bekerja secara rutinitas, tetapi mampu menghadirkan inovasi kebijakan yang efektif dan berbasis data.

“Policy brief harus mampu menyajikan rekomendasi yang ringkas, padat, dan berbasis data sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah,” katanya.

Selain itu, Norsan juga menyampaikan kesiapan Kalimantan Barat menjadi penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kompetensi kepemimpinan strategis pejabat tinggi pratama.

Baca Juga: Satpol PP Tertibkan Kawasan Waterfront Pontianak, Edukasi Warga Jaga Estetika Tepian Sungai Kapuas

Ia turut mengapresiasi dukungan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN) dalam pengembangan kapasitas ASN di daerah.