Presiden Prabowo Minta Perda Atur Peladang Tradisional Bakar Lahan Dicabut
PONTIANAK POST – Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal diminta segera dicabut setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (22/8/2026).
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan instruksi tersebut disampaikan kepadanya melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pencabutan dinilai mendesak karena karhutla di Kalbar telah berdampak pada masyarakat dan berbagai aktivitas.
“Pak Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan ke saya, bahwa perintah beliau (Presiden) untuk mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2022 harus segera dicabut,” kata Norsan di Pontianak, Sabtu.
Aturan yang Dicabut Bukan Sekadar Soal Api
Perda Nomor 1 Tahun 2022 merupakan aturan tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal. Peraturan itu ditetapkan dan mulai berlaku pada 30 Mei 2022.
Salah satu ketentuannya mengatur pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas dan terkendali. Luas lahan yang dapat dibakar dibatasi paling banyak dua hektare per kepala keluarga, dengan penerapan sekat bakar untuk mencegah api menjalar.
Artinya, kebijakan pencabutan perda tidak hanya menyangkut pengendalian api. Ada pula persoalan bagaimana masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas berladang tetap dapat membuka lahan dan memenuhi kebutuhan hidup.
Ketika Membakar Lahan Menjadi Persoalan Kemanusiaan
Karhutla tidak berhenti pada persoalan lahan yang terbakar. Kabut asap dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi, pekerjaan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah berupaya menghentikan praktik pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran lebih luas. Namun, larangan tanpa alternatif juga berisiko menambah beban masyarakat yang membutuhkan lahan untuk bertani.
Pemerintah karena itu perlu memastikan perubahan kebijakan tidak membuat peladang kehilangan akses terhadap cara membuka lahan yang terjangkau.
