WALHI Kalbar Desak Evaluasi Izin Konsesi yang Areanya Terbakar Berulang Kali
PONTIANAK POST – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat mendesak Gubernur Ria Norsan membuktikan ketegasannya terhadap perusahaan yang areal konsesinya mengalami kebakaran. Berdasarkan analisis WALHI, sedikitnya 14 konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terindikasi mengalami kebakaran sepanjang Januari–Agustus 2026.
WALHI meminta pemerintah tidak berhenti pada peringatan dan ancaman sanksi. Perusahaan yang konsesinya berulang kali mengalami kebakaran diminta dievaluasi secara menyeluruh dan ditindak apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian.
“Data analisa kita sudah menunjukkan 14 konsesi yang areanya terbakar dan ada yang terbakar berulang. Pemerintah harus berani mencabut izin konsesi perusahaan yang terbakar berulang, karena ini merupakan kejahatan dan kelalaian yang terus dilakukan. Pemerintah jangan hanya gertak saja, tetapi harus dibuktikan,” kata Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalbar Indra Syahnanda dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9).
Desakan tersebut disampaikan ketika kabut asap masih menjadi persoalan di Kalimantan Barat. WALHI menyebut kualitas udara memburuk dan aktivitas masyarakat terganggu akibat karhutla yang masih terjadi di sejumlah kabupaten/kota.
Berdasarkan analisis pemantauan WALHI Kalbar, sepanjang Agustus 2026 terdapat sedikitnya 6.910 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi yang tersebar di 14 kabupaten/kota.
Analisis untuk periode Januari hingga Agustus juga menunjukkan sebaran titik panas berada di kawasan hidrologis gambut maupun wilayah konsesi perusahaan.
WALHI mencatat sedikitnya 115 izin perkebunan kelapa sawit dan 51 izin PBPH memiliki sebaran hotspot di dalam wilayahnya.
Dari kelompok PBPH, WALHI mengidentifikasi 14 konsesi yang arealnya terindikasi terbakar dengan luasan berbeda-beda.
Areal terbakar terluas dalam data tersebut berada di konsesi PT Hutan Ketapang Industri, yakni sekitar 629 hektare. Berikutnya PT Mayangkara Tanaman Industri sekitar 556 hektare dan PT Buana Megatama Jaya sekitar 546 hektare.
