PONTIANAK POST — Borneo Harapan Nusantara (BHN) mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengevaluasi tata kelola karhutla, mulai dari tata ruang, perizinan, pengelolaan gambut hingga pembagian tanggung jawab antarinstansi. El Niño dinilai memperbesar risiko kekeringan, tetapi tidak dapat dijadikan penyebab tunggal kebakaran hutan dan lahan.
Desakan tersebut disampaikan Ketua BHN Alexius Akim melalui surat bernomor 23/SRT/BHN/IX/2026 kepada Gubernur Kalimantan Barat, tertanggal 16 September 2026. Surat itu memuat 16 rekomendasi untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan karhutla.
“Karhutla bukan hanya persoalan siapa yang menyalakan api, tetapi juga persoalan bagaimana kita mengelola ruang, memberikan izin, menggunakan kewenangan, dan menjaga lingkungan,” demikian pernyataan BHN dalam surat tersebut.
El Niño Memperbesar Risiko
BHN mengakui kondisi iklim ekstrem dapat meningkatkan suhu, kekeringan, dan kerentanan kawasan terhadap kebakaran. Namun, kondisi tersebut tidak dengan sendirinya menciptakan api.
Menurut BHN, karhutla juga berkaitan dengan tata ruang, tata air, kondisi gambut, perizinan, pengelolaan lahan, pengawasan, pembangunan wilayah, dan aktivitas manusia. Karena itu, pemerintah diminta tidak berhenti pada pemadaman maupun penindakan terhadap pelaku pembakaran.
Evaluasi harus menjawab mengapa kawasan tertentu terus terbakar dan faktor apa yang membuat lahan tersebut rentan. Langkah ini diperlukan agar penanganan menyentuh akar persoalan, bukan sekadar mengatasi dampaknya.
Evaluasi Izin dan Tata Ruang
BHN meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang, perizinan, pengelolaan lahan, tata air, kawasan gambut, kewajiban konservasi, kesiapsiagaan, serta sistem pengawasan.
Perizinan perkebunan, pertambangan, dan kegiatan berbasis lahan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Penilaian juga harus mencakup karakteristik gambut, kerawanan kebakaran, tutupan lahan, fungsi kawasan, tata air, dan potensi konflik sosial.
“Izin bukan semata-mata hak untuk memanfaatkan ruang, tetapi sekaligus tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan ekologis,” tulis BHN.
