Kemenkum Kalbar Tuntaskan Harmonisasi Raperbup Standar Biaya Honorarium Ketapang
PONTIANAK POST — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat merampungkan proses Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Ketapang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 73 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor. Rapat pembahasan regulasi daerah tersebut diselenggarakan di Ruang Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalbar, Kota Pontianak, pada Rabu (30/9).
Pertemuan kerja ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan. Agenda yang berlangsung secara hibrid ini diikuti oleh delegasi Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui sambungan daring serta Kelompok Kerja 5 Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalbar.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Pemerintah Kabupaten Ketapang memaparkan urgensi penerbitan revisi aturan tersebut sebagai payung hukum penyaluran serta pertanggungjawaban belanja daerah yang bersumber dari APBD. Substansi aturan mengaitkan tahapan pengusulan, pemeriksaan kelayakan penerima, penganggaran, penetapan besaran alokasi, hingga mekanisme pencairan, pelaporan, serta pengawasan berkala.
Menanggapi pengajuan draf tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menekankan bahwa tahapan harmonisasi menjadi kunci mutlak agar regulasi di daerah tidak menabrak aturan hukum yang berada di atasnya.
“Setiap regulasi daerah perlu disusun secara cermat agar memiliki landasan hukum yang kuat, selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi, serta dapat menjadi pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya. Harmonisasi menjadi ruang untuk menyempurnakan substansi sekaligus memastikan kualitas regulasi yang dihasilkan,” ujar Jonny.
Sepanjang proses pembedahan draf, tim penyelarasi bersama Pemerintah Kabupaten Ketapang melakukan perbaikan teknis redaksional. Penyesuaian menyasar bagian kepala atau kop rancangan, konsiderans, dasar hukum, serta penyempurnaan rumusan Pasal I. Seluruh revisi mengacu pada pedoman penyusunan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Jonny menggarisbawahi bahwa koordinasi yang padu antara Kanwil Kemenkum Kalbar dan otoritas daerah merupakan modal dasar untuk mencetak produk hukum yang akuntabel dan tertib secara tata kelola.
Baca Juga: Kemenkum Kalbar Bekali Perangkat Posbankum empat Kabupaten Teknik Mediasi dan Etika Medsos
“Kami terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembentukan peraturan. Dengan proses yang terarah dan sesuai ketentuan, regulasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel,” katanya.
Menutup rangkaian agenda tersebut, tim kerja menyatakan draf Peraturan Bupati Ketapang resmi dinyatakan selesai melalui tahap Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi. Sebagai legalitas akhir, Kanwil Kemenkum Kalbar bersiap mengeluarkan Surat Selesai Harmonisasi guna melanjutkan prosedur pengesahan regulasi di daerah.
