DPRD Pontianak Soroti Pembayaran Pihak Ketiga, OPD Diminta Segera Tuntaskan Administrasi
PONTIANAK POST - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Yoggy Perdana Putra, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak mempercepat proses administrasi pembayaran pekerjaan kepada pihak ketiga.
Apabila seluruh persyaratan administrasi dan dokumen pendukung telah dinyatakan lengkap, OPD harus memproses pembayaran tanpa menunda-nunda. Sebab, kelancaran administrasi pembayaran menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga perputaran ekonomi di tengah masyarakat.
Yoggy menilai, pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan tentu memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Karena itu, proses administrasi di lingkungan pemerintah harus berjalan efektif dan tidak berbelit-belit.
Baca Juga: Wali Kota Singkawang Minta OPD Selamatkan Arsip Sejarah Pembangunan Daerah
"Kalau seluruh persyaratan sudah lengkap, jangan sampai proses pembayarannya justru berlarut-larut. OPD harus segera melakukan pengurusan administrasinya. Jangan dibuat lama, karena ini menyangkut hak pihak ketiga yang sudah menyelesaikan pekerjaannya," ujarnya Selasa (3/11).
Ia menjelaskan, percepatan pembayaran bukan hanya memberikan kepastian bagi penyedia jasa pekerjaan, tetapi juga berdampak terhadap perputaran uang di daerah. Ketika pembayaran dapat dilakukan tepat waktu, uang tersebut akan kembali beredar di tengah masyarakat melalui aktivitas usaha, pembayaran tenaga kerja hingga transaksi ekonomi lainnya.
"Semakin cepat pembayaran dilakukan, semakin cepat pula perputaran uang mengalir ke masyarakat. Ada pekerja yang harus dibayar, ada usaha yang harus terus berjalan, dan ada kebutuhan ekonomi lainnya. Jadi, jangan sampai persoalan administrasi justru menghambat perputaran ekonomi," tegasnya.
Yoggy berharap seluruh OPD dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dengan mengedepankan pelayanan administrasi yang cepat, tertib, dan sesuai aturan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pemerintah tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga dituntaskan melalui proses pembayaran yang tepat waktu.(iza)
