PONTIANAK POST - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Haji Ria Norsan menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi di wilayahnya sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
"Masalah korupsi ini kita percayakan kepada aparat penegak hukum, kita serahkan. Kenapa? Karena mereka bekerja secara profesional. Jadi kita jangan berandai-andai, apalagi sampai menjustis sendiri. Serahkan kepada mereka, dan kita tunggu hasilnya,” ujar Norsan saat memberikan keterangan pers, seusai paripurna penyerahan LHP BPK RI terkait APBD 2024 di Gedung DPRD Kalbar.
Pernyataannya tersebut merespons pertanyaan media mengenai kasus dugaan tipikor pengadaan infrastruktur fiber optik di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalbar yang tengah diteliti oleh Kejati setempat. Selain itu, ada juga indikasi kasus serupa di daerah-daerah lain.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Gelar Ramah Tamah dengan Menteri UMKM, Dorong Kemajuan UMKM Daerah
Norsan menekankan, pihaknya sebagai eksekutif tidak akan ikut campur dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
Ia menyebut bahwa apa pun yang terjadi pada aparatur sipil negara (ASN) atau pejabat yang tersandung kasus korupsi merupakan pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih hati-hati dalam menjalankan tugas.
“Saya selaku kepala daerah dan wakil kepala daerah, tentu melihat hal ini sebagai pelajaran bagi yang lain dan menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih berhati-hati ke depannya,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan seluruh jajarannya agar tetap patuh pada aturan dalam pengelolaan anggaran. “Kami ingatkan semua pihak, dalam menjalankan anggaran yang dipercayakan kepada kita, harus sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.
Baca Juga: Sekda Kalbar Pimpin HUT ke-42 BPKP, Tegaskan Penguatan Peran Pengawasan
Pernyataan Gubernur Kalbar ini mendapat respons positif dari kalangan masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi, yang menilai sikap tersebut mencerminkan komitmen untuk mendukung kerja lembaga penegak hukum.
Namun, sejumlah pihak tetap mengingatkan pentingnya transparansi serta partisipasi publik dalam memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. (den)
Editor : Miftahul Khair