Ramai Isu Pembukaan CPNS 2026, Begini Penjelasan Resmi KemenPAN-RB
PONTIANAK POST – Informasi pembukaan CPNS 2026 yang viral di media sosial dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dipastikan merupakan hoaks.
Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui akun Instagram resminya, Selasa (27/1).
Sebuah video yang beredar luas di media sosial mengklaim pendaftaran CPNS 2026 telah resmi dibuka. Video tersebut dilengkapi narasi seolah-olah pengumuman disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.
Dalam tayangan itu, warganet bahkan diarahkan untuk segera mendaftar melalui tautan dengan keterangan, “Resmi dibuka CPNS 2026, segera daftar lewat link di bio.”
Namun, klaim tersebut dipastikan tidak benar dan menyesatkan. KemenPAN-RB menegaskan bahwa video tersebut merupakan hoaks yang dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan (AI).
“Hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan pengumuman resmi seputar seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tautan atau unggahan yang tidak jelas sumbernya dan selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi instansi pemerintah,” tulis KemenPAN-RB.
Pengadaan CASN 2026
Pemerintah melalui KemenPAN-RB menjelaskan bahwa hingga saat ini pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2026 belum memasuki tahap penetapan.
Fokus pemerintah masih tertuju pada proses evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan CASN pada tahun sebelumnya guna memastikan efektivitas dan ketepatan kebijakan yang telah dijalankan.
Selain evaluasi, pemerintah juga tengah melakukan perhitungan secara menyeluruh untuk menentukan jumlah serta jenis formasi yang benar-benar dibutuhkan.
Langkah ini dilakukan agar rekrutmen CASN ke depan dapat lebih tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan organisasi pemerintah, serta mendukung pencapaian program prioritas nasional.
“Mengenai pengadaan CASN Tahun 2026, saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi pelaksanaan pengadaan tahun sebelumnya dan sedang melakukan perhitungan untuk menentukan jumlah dan jenis formasi yang dibutuhkan agar tepat sasaran serta mendukung kebutuhan organisasi dan program prioritas nasional,” pungkasnya. (*)
