Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jaringan Gusdurian Kritik Program MBG: Tak Pernah Benar-Benar Gratis

Khoiril Arif Ya'qob

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, saat jumpa pers bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).
Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, saat jumpa pers bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).


Advertisement

PONTIANAK POST - Program MBG kembali menjadi perbincangan publik setelah Jaringan Gusdurian melontarkan kritik terbuka melalui akun resminya di platform X.

Dalam pernyataannya, mereka menyoroti penggunaan istilah “gratis” yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan realitas pengelolaan anggaran negara.

Melalui unggahannya pada senin (23/2), Jaringan Gusdurian mempertanyakan narasi yang melekat pada program MBG.

Advertisement

Mereka menilai, di balik klaim “gratis”, tetap ada konsekuensi fiskal yang harus ditanggung melalui alokasi anggaran negara.

“Meski namanya membajak kata ‘gratis’, tapi sebenarnya MBG tidak pernah gratis. Ia merampas alokasi anggaran pada sektor-sektor penting, mulai pendidikan, kesehatan, hingga Pembangunan,” tulisnya.

Pernyataan itu menegaskan bahwa setiap program pemerintah pada dasarnya dibiayai oleh uang publik, baik yang bersumber dari pajak maupun penerimaan negara lainnya.

Advertisement

Artinya, ketika suatu program disebut gratis, biaya tersebut bukan hilang, melainkan dialihkan dari pos anggaran tertentu.

Jaringan Gusdurian menyoroti potensi dampak pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Jika alokasi dana digeser untuk mendukung program tertentu, maka sektor lain berisiko mengalami pengurangan anggaran.

Kritik ini kembali membuka diskusi mengenai transparansi dan prioritas belanja negara. Dalam tata kelola keuangan publik, setiap kebijakan idealnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dan keseimbangan antar sektor penting.

Perdebatan mengenai MBG pun menunjukkan bahwa kebijakan publik selalu mengundang ruang kritik dan evaluasi.

Di satu sisi, program sosial sering diposisikan sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Namun di sisi lain, publik juga berhak mengetahui bagaimana anggaran disusun serta konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap keputusan.

Bagi Jaringan Gusdurian, persoalannya bukan sekadar soal istilah “gratis”, melainkan soal kejelasan arah kebijakan dan komitmen terhadap sektor-sektor fundamental yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. (*)

Advertisement

Artikel Terkait

Gubernur Ria Norsan Minta Camat se-Kalbar Kawal Program MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih

Gubernur Ria Norsan Minta Camat se-Kalbar Kawal Program MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih

Gubernur Kalbar Ria Norsan meminta camat mengawal program strategis pemerintah dan memastikan pembangunan menjangkau desa.

Mahasiswa Bakal Gelar Aksi Sore Ini, Desak Dialog Terbuka dengan Gubernur dan DPRD

Mahasiswa Bakal Gelar Aksi Sore Ini, Desak Dialog Terbuka dengan Gubernur dan DPRD

Isu karhutla, MBG, dan BBM jadi sorotan. Sekitar 300 mahasiswa Kalbar gelar aksi di Gedung DPRD sore ini dan menuntut dialog langsung.

Program MBG di 13 Sekolah Kapuas Hulu Terhenti, Ini Alasannya

Program MBG di 13 Sekolah Kapuas Hulu Terhenti, Ini Alasannya

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 13 sekolah Kapuas Hulu terhenti. Selain persoalan izin, keterlambatan distribusi juga jadi keluhan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer