Banyak Kebijakan Kontroversial, Pendemo Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Evaluasi Diri
PONTIANAK POST – Gelombang aksi unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil kembali terjadi di sejumlah daerah pada Senin (22/6/2026). Di Surabaya, Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan. Sementara di Jakarta, sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok reforma agraria menyuarakan tuntutan terkait konflik lahan, evaluasi program pemerintah, hingga perlindungan terhadap petani.
Aksi yang berlangsung di dua kota tersebut memperlihatkan beragam aspirasi masyarakat. Sebagian massa menuntut perubahan kebijakan, sementara kelompok lainnya menyatakan dukungan terhadap program pemerintah yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.
Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat Desak Prabowo-Gibran Mundur
Ratusan massa Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat menggelar demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur. Para peserta mengenakan atribut serba hitam sebagai simbol kekecewaan terhadap kondisi demokrasi dan pemerintahan saat ini.
Secara bergantian, perwakilan massa menyampaikan orasi yang menilai pemerintahan Prabowo-Gibran gagal menjalankan mandat konstitusi.
Juru bicara Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat, Miftakhur Rohmah, menyebut aksi tersebut merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
“Kami menuntut Prabowo-Gibran turun dari takhta dan mendesak segera dibentuknya pemerintahan transisi. Saatnya koalisi masyarakat sipil merapatkan barisan untuk melakukan konsolidasi nasional,” ujarnya.
Sembilan Poin Kritik terhadap Pemerintah
Menurut Miftakhur, terdapat sembilan persoalan yang menjadi dasar tuntutan massa. Di antaranya krisis legitimasi dan etika konstitusional, penyempitan ruang sipil akibat represi aparat, memburuknya kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga persoalan lingkungan hidup dan konflik ruang hidup masyarakat adat.
Ia menilai supremasi hukum saat ini mengalami kemunduran dan ruang demokrasi semakin menyempit.
