Mahasiswa Serukan Indonesia Sadar, Karhutla hingga Biaya Pendidikan Disorot
PONTIANAK POST – Mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar demonstrasi di sejumlah kota pada Rabu (28/10), bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Mereka menyuarakan tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, biaya pendidikan, hingga kebijakan pemerintah.
Aksi berlangsung di Jakarta, Yogyakarta, Malang, Makassar, Balikpapan, dan sejumlah daerah lainnya. Di Jakarta, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengusung gerakan bertajuk Indonesia Sadar dengan lima tuntutan utama.
Mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menghentikan pemborosan APBN, menurunkan biaya pendidikan tinggi, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menghentikan militerisasi di ruang sipil.
Perwakilan mahasiswa Universitas Padjadjaran, Vincent, mengatakan gerakan tersebut bertujuan mendorong kesadaran bersama atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Di Yogyakarta, Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi di kantor Gubernur DI Yogyakarta dengan membawa 12 tuntutan. Di antaranya, penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penindakan terhadap korporasi yang terbukti menyebabkan kebakaran, transparansi hak guna usaha, dan penghentian praktik upah murah.
Sementara itu, ribuan massa di Malang menyuarakan tuntutan penanganan karhutla, pemulihan hak korban, serta penurunan harga kebutuhan pokok, pajak, biaya pendidikan, dan kesehatan.
Pemerintah Klaim Penanganan Karhutla Berjalan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan mengatakan pemerintah menghormati penyampaian aspirasi mahasiswa. Ia menyebut penanganan karhutla telah melibatkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi.
Menurut Syahganda, penegakan hukum juga telah dilakukan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Pemerintah mencatat 244 tersangka perorangan dan 14 korporasi dalam penanganan perkara karhutla.
Ia mengatakan pemerintah juga membuka ruang dialog dengan kalangan akademisi dan pakar untuk membahas berbagai persoalan kebijakan.
