PONTIANAK POST – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di tengah tekanan politik setelah polemik dokumen pendidikannya memicu desakan pemakzulan di DPR. Di satu sisi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran sempat menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Gibran memilih melanjutkan perjuangan hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Dinamika tersebut mengemuka setelah pertemuan Gibran dengan Prabowo di Istana Presiden, Selasa (10/11). Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas sejumlah persoalan, termasuk perkembangan politik setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan wakil presiden. Namun, dia membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak niat tersebut. Menurutnya, presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
"Kami ingin meluruskan, tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo di Kompleks Istana Negara.
Prasetyo menambahkan, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prabowo, kata dia, mempersilakan langkah tersebut. Pemerintah juga belum menetapkan tenggat waktu penyelesaian proses hukum.
"Ya kan itu proses hukum untuk selanjutnya kita tentunya menghormati, dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara," ujarnya.
Gibran Pilih Jalur Hukum
Dalam konferensi pers singkat di Istana Wakil Presiden, Gibran membenarkan telah bertemu Prabowo. Namun, dia tidak menyinggung pernyataan Mensesneg mengenai niat pengunduran dirinya. Gibran hanya menegaskan komitmennya menempuh jalur hukum sesuai arahan presiden.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujar Gibran.
