Oleh Erwin, S.Pd., S.Fil., M.Pd.*
Wacana penutupan program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri menghadirkan perdebatan serius, terutama jika dilihat dari sudut pandang filsafat pendidikan. Kebijakan ini tidak sekadar soal efisiensi kelembagaan atau penyesuaian kurikulum, melainkan menyentuh pertanyaan mendasar: untuk apa pendidikan itu diselenggarakan? Apakah pendidikan semata-mata diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, ataukah ia memiliki tujuan yang lebih luas, yakni membentuk manusia secara utuh?
Dalam pendekatan yang cenderung utilitarian, pendidikan dipahami sebagai sarana untuk menghasilkan manfaat yang terukur, terutama dalam bentuk kontribusi ekonomi. Prodi yang tidak mampu menunjukkan tingkat serapan lulusan yang tinggi di dunia kerja dianggap tidak efektif dan layak untuk ditutup. Logika ini tampak rasional, terutama di tengah keterbatasan anggaran dan tuntutan daya saing global. Perguruan tinggi pun didorong untuk menjadi institusi yang adaptif terhadap kebutuhan industri, menghasilkan lulusan yang siap pakai, dan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
Filsafat pendidikan mengajak kita untuk tidak berhenti pada logika tersebut. Pendidikan, dalam tradisi humanisme, memiliki tujuan yang lebih mendalam daripada sekadar menghasilkan tenaga kerja. Ia adalah proses pembentukan manusia sebagai pribadi yang berpikir, merasakan, dan bertindak secara sadar. Dalam kerangka ini, ilmu pengetahuan tidak hanya dinilai dari kegunaan praktisnya, tetapi juga dari kemampuannya memperkaya pemahaman manusia tentang dirinya, sesamanya, dan dunia.
Ketika kebijakan pendidikan terlalu tunduk pada logika pasar, muncul risiko reduksi makna pendidikan menjadi sekadar alat produksi. Ilmu-ilmu yang tidak memiliki nilai ekonomis langsung - seperti filsafat, sastra, sejarah, atau kajian budaya - sering kali dianggap tidak relevan. Padahal, justru dalam disiplin-disiplin inilah manusia dilatih untuk berpikir kritis, memahami nilai-nilai, serta mengembangkan kepekaan terhadap persoalan kemanusiaan. Tanpa itu, kita mungkin memiliki tenaga kerja yang terampil, tetapi kehilangan arah dalam menentukan tujuan bersama sebagai masyarakat.
Dari perspektif eksistensial, pendidikan juga berperan dalam membuka ruang bagi kebebasan individu untuk menemukan makna hidupnya. Setiap orang memiliki panggilan dan minat yang berbeda, yang tidak selalu selaras dengan kebutuhan industri. Penutupan prodi secara sepihak berpotensi mempersempit ruang pilihan tersebut, sehingga pendidikan menjadi seragam dan kurang menghargai keunikan individu. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat lahirnya inovasi yang justru sering muncul dari keberagaman cara berpikir.
Kebijakan penutupan prodi juga perlu dilihat dari sudut pandang epistemologis. Dominasi paradigma yang menekankan pada pengetahuan yang terukur dan aplikatif dapat mengesampingkan jenis pengetahuan lain yang bersifat reflektif dan kritis. Padahal, perkembangan ilmu pengetahuan justru membutuhkan keberagaman pendekatan. Ilmu-ilmu dasar dan humaniora, meskipun tidak selalu menghasilkan output ekonomi secara langsung, sering kali menjadi fondasi bagi inovasi jangka panjang.
Tidak dapat disangkal bahwa pendidikan juga harus responsif terhadap perubahan zaman. Dunia kerja yang terus berkembang menuntut adanya penyesuaian dalam sistem pendidikan. Namun, respons tersebut tidak harus diwujudkan dalam bentuk penutupan prodi. Alternatif yang lebih konstruktif adalah melakukan revitalisasi, misalnya dengan memperbarui kurikulum, memperkuat pendekatan interdisipliner, serta membangun kemitraan dengan berbagai sektor, termasuk industri, komunitas, dan pemerintah daerah.
Dalam konteks lokal seperti Pontianak dan Kalimantan Barat, relevansi prodi tidak bisa diukur hanya dari standar industri nasional atau global. Ada kebutuhan-kebutuhan khas daerah yang justru membutuhkan pendekatan keilmuan yang beragam. Kajian tentang budaya lokal, lingkungan hidup, bahasa daerah, dan kearifan tradisional memiliki peran penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berakar pada identitas lokal. Menutup prodi yang berkontribusi pada bidang-bidang ini sama halnya dengan mengabaikan potensi daerah itu sendiri.
Filsafat pendidikan juga menekankan bahwa setiap kebijakan pendidikan mengandung visi tentang manusia dan masyarakat yang ingin dibentuk. Jika pendidikan diarahkan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan industri, maka manusia akan dipandang sebagai alat produksi. Sebaliknya, jika pendidikan dipahami sebagai proses pembentukan pribadi, maka kebijakan yang diambil akan lebih menghargai keberagaman, kebebasan, dan martabat manusia.
