Oleh: Muhammad Galuh Pamungkas Wahyu Ramadhan
REPUBLIK ini kembali disuguhi tontonan yang membingungkan. Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan, memperoleh abolisi dari Presiden Prabowo Subianto beberapa hari setelah divonis. Ira Puspadewi mendapat rehabilitasi. Sementara itu, di Medan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis bebas Amsal Sitepu dalam perkara korupsi yang sebelumnya diyakini penuntut umum memiliki konstruksi pembuktian kuat. Di saat bersamaan, publik juga menyoroti proses peradilan pidana terhadap terdakwa Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024.
Seluruh peristiwa tersebut bukan sekadar berita. Itu adalah cermin retak wajah penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia hari ini: compang-camping, tidak konsisten, dan kehilangan arah.
Pertanyaannya bukan lagi sekadar “apa yang salah?”, melainkan “mengapa hal ini terus berulang?”.
Jauh sebelum para ahli hukum merumuskan teori tentang hukum dan keadilan, Nabi Muhammad SAW telah memberikan pemetaan yang jernih sekaligus menakutkan. Hadis riwayat Abu Dawud Nomor 3573 menyebutkan bahwa dari tiga golongan hakim, dua masuk neraka dan satu masuk surga. Yang masuk surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutus dengan adil. Sementara yang masuk neraka adalah hakim yang bodoh dan hakim yang zalim.
Dalam konteks penegakan hukum kontemporer, pemetaan tersebut tidak hanya berlaku bagi hakim. Ia relevan bagi seluruh aparat penegak hukum (APH), mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, hingga advokat. Jika dua dari tiga golongan berakhir dalam kebinasaan, maka secara moral mayoritas sistem peradilan kita sedang berjalan di jalur yang salah. Kenyataan itulah yang saat ini disaksikan publik.
APH yang Bodoh: Inkompetensi yang Mematikan
Golongan pertama yang celaka adalah APH yang “bodoh”, bukan dalam arti tidak berpendidikan, melainkan tidak profesional dan tidak mampu menerapkan hukum secara tepat.
Prof. Andi Hamzah pernah menegaskan bahwa titik paling krusial dalam peradilan pidana adalah pembuktian. APH tidak cukup hanya memahami hukum pidana materiil dan formil, tetapi juga harus menguasai penalaran serta logika hukum secara utuh.
Persoalan ini tampak dalam carut-marut pemahaman mengenai unsur inti delik, yakni “melawan hukum” dan “penyalahgunaan wewenang” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor yang kini bermigrasi menjadi Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional.
Sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, sifat delik dalam kedua pasal tersebut bergeser dari delik formil menjadi delik materiil. Konsekuensinya jelas: APH wajib membuktikan adanya akibat nyata berupa kerugian keuangan negara yang aktual dan riil, bukan sekadar potensi kerugian. Unsur “kerugian keuangan negara” tersebut juga harus dapat dibuktikan memiliki hubungan kausal dengan perbuatan “melawan hukum” (wederrechtelijkheid) atau “penyalahgunaan wewenang” (detournement de pouvoir).
