Oleh: Karina Oktriastra, S.IP, M. Tr.A.P*
PERNYATAAN Wali Kota Pontianak pada Minggu (8/3) yang mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying di tengah konflik Timur Tengah sedikit demi sedikit menyadarkan kita. Di zaman globalisasi, ketika hampir semua hal saling terkoneksi, geopolitik terasa semakin dekat dan berpengaruh terhadap kepentingan sehari-hari. Konflik yang melibatkan negara Iran di kawasan Timur Tengah memang berpotensi mengguncang pasar energi global, khususnya minyak bumi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM) hingga harga kebutuhan pokok di Indonesia, termasuk di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Terpantau pada Selasa, 10 Maret 2026, sejak pukul tujuh pagi, antrean panjang sudah mengular di sejumlah SPBU, mulai dari Kota Baru, Teuku Umar, hingga Ayani. Stok BBM masih tersedia, tetapi menjadi terbatas dan cepat habis pada waktu-waktu tertentu. Umumnya, warga mengantre di jalur Pertalite yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan antrean Pertamax.
Panic buying, yang diimbau agar tidak dilakukan, memang merupakan salah satu perilaku konsumsi masyarakat yang sebenarnya dapat diprediksi sebagai respons terhadap kondisi saat ini. Fenomena ini mau tidak mau harus dihadapi, meskipun sebenarnya situasi belum sampai pada tahap kelangkaan BBM. Namun demikian, tetap diperlukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah potensi kekacauan yang mungkin muncul dari berbagai kemungkinan kondisi ke depan.
Daniel Yergin dalam bukunya The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power (1990) bahkan telah meramalkan bahwa minyak bukan sekadar komoditas, melainkan juga instrumen kekuasaan global. Ketika stabilitas terganggu, pasar akan bereaksi cepat melalui kenaikan harga. Negara-negara yang bergantung pada impor energi, seperti Indonesia, akan lebih cepat merasakan dampaknya.
Dalam buku The Tragedy of Great Power Politics (2001), John Mearsheimer juga menekankan bahwa konflik antarnegara besar hampir pasti memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi global. Hal ini terjadi karena rantai pasok strategis terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama Timur Tengah. Setiap eskalasi konflik di kawasan tersebut akan memicu volatilitas harga energi global.
Secara umum, persepsi mengenai kelangkaan BBM sering kali diikuti oleh ekspektasi kenaikan harga BBM yang kemudian mendorong kenaikan harga barang. Meskipun demikian, dalam perspektif kebijakan publik, kenaikan harga energi hanyalah salah satu variabel yang memengaruhi inflasi global. Seperti dikemukakan oleh Daron Acemoglu dalam Why Nations Fail (2012), kemampuan suatu negara menghadapi guncangan ekonomi sangat bergantung pada kualitas institusi dan kapasitas kebijakan publiknya. Daerah seharusnya memiliki sistem distribusi yang kuat, koordinasi kebijakan yang baik, serta transparansi informasi kepada publik agar lebih tangguh menghadapi guncangan ekonomi global.
Di Kota Pontianak, imbauan wali kota untuk menghindari panic buying merupakan langkah komunikasi kebijakan yang penting. Hal ini menunjukkan perlunya manajemen krisis yang cepat. Ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan kredibel dari pemerintah atau otoritas terkait, kecenderungan untuk melakukan pembelian berlebihan dapat ditekan. Sebaliknya, ketidakjelasan informasi terlebih di era digital ketika penyebaran hoaks sangat cepat dapat mempercepat terjadinya kepanikan pasar.
Namun tentu saja, kebijakan reaktif dalam merespons fenomena ini hanyalah langkah awal. Hal yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah menyiapkan strategi struktural untuk menghadapi volatilitas energi global. Dalam kerangka ketahanan kebijakan, terdapat beberapa langkah strategis yang mungkin telah dilakukan, namun masih dapat diperkuat.
Pertama, penguatan sistem pemantauan inflasi daerah secara real time. Penguatan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dapat dilakukan dengan memanfaatkan data distribusi logistik, stok bahan pokok, dan pergerakan harga pasar. Dengan sistem peringatan dini, pemerintah diharapkan dapat mengintervensi pasar sebelum terjadi lonjakan harga yang ekstrem.
Kedua, diversifikasi sumber energi lokal. Ketergantungan yang tinggi pada satu sumber energi tidak pernah memberikan dampak yang baik dalam jangka panjang. Pemerintah dapat mendorong transisi energi pada skala lokal, misalnya melalui penggunaan energi surya untuk fasilitas publik atau pemanfaatan transportasi listrik bagi layanan pemerintah. Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi tekanan fiskal, tetapi juga meningkatkan ketahanan energi daerah.
Ketiga, memperkuat cadangan logistik daerah. Kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya logistik sangat penting dalam menghadapi krisis. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan Bulog serta distributor bahan pokok utama untuk memastikan ketersediaan pasokan sehingga gejolak pasar tidak berlangsung terlalu tajam.
Keempat, meningkatkan literasi ekonomi masyarakat. Panic buying sering terjadi karena masyarakat tidak sepenuhnya memahami mekanisme pasar dan distribusi. Kampanye edukasi serta konten informatif di media sosial mengenai rantai pasok, stok pangan, dan kebijakan stabilisasi harga dapat dirancang untuk memengaruhi perilaku spekulatif dalam konsumsi. Peran kelurahan juga penting dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi serta melakukan sosialisasi mengenai langkah-langkah alternatif dalam merespons situasi.
Pada akhirnya, konflik geopolitik yang berada di luar kendali pemerintah daerah memang sulit diprediksi. Namun, pemerintah daerah tetap dapat meminimalkan dampak yang dirasakan masyarakat melalui kebijakan yang tepat dan antisipatif. Globalisasi membuat berbagai wilayah saling terkoneksi dan saling memengaruhi. Karena itu, pemerintah tidak hanya perlu merespons dampak, tetapi juga membangun sistem yang solid dan tangguh dalam menghadapi dinamika geopolitik dunia.
Dengan demikian, agenda kebijakan perlu terus dirancang secara strategis: memperkuat ketahanan ekonomi lokal, memperbaiki sistem distribusi, serta menyiapkan masyarakat menghadapi konflik global yang semakin tidak pasti. Tantangan bagi pemerintah daerah tentu semakin besar, karena peristiwa yang terjadi jauh di belahan dunia lain ternyata dapat mengguncang stabilitas daerah. Oleh sebab itu, kebijakan harus disusun secara matang agar negara tetap memiliki peran dalam melindungi warganya.**
*Penulis adalah Sekretaris Kelurahan Benuamelayu Laut; dosen part time ASP Polnep, Magister Kebijakan Publik STIA LAN Bandung.
Editor : Hanif