Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Parpol di Kalbar Apresiasi Putusan MK

S
Penulis: Syahriani Siregar❯
Mahkamah Konstitusi (MK) saat uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres.
Mahkamah Konstitusi (MK) saat uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres.

PONTIANAK - Mahkamah Konstitusi (MK) memang sudah memutuskan menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI.


Advertisement

Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres. Bahkan dalam persidangan, salah satu hakim konstitusi membacakan soal sejarah dari adanya pembatasan usia minimum dan maksimum capres dan cawapres.

"Pembatasan usia minimum dan maksimum capres dan cawapres. Awalnya sudah diatur dalam UUD 1945.

Lalu, berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno pada Orde Lama hingga pemilihan umum pertama di bawah rezim Orde Baru pada tahun 1971," ujar Hakim Agung Konstitusi, Arief Hidayat, saat sidang putusan, Senin(16/10) disiarkan secara live di channel youtube MK.

Advertisement

Meskipun demikian, di balik putusan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengabulkan gugatan terkait syarat pendaftaran capres-cawapres yang harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Putusan ini dikabulkan MK merespons permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Melalui putusan tersebut, MK membuat syarat pendaftaran sebagai capres-cawapres dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan pernah dan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Advertisement

Meskipun sosok tersebut masih belum mencapai batas usia paling rendah yakni 40 tahun.

Berdasarkan putusan tersebut, salah satu yang terdampak dan bisa mengikuti Pilpres 2024 mendatang dan menjadi pembicaraan hangat dan trending topic di platform  X adalah sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini masih berusia 36 tahun.

Terkait hal ini berbagai tanggapan partai politik di Kalbar, ikut menyeruak. Misalnya, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, DPD PDI Perjuangan Kalbar, Thomas Alexander mengapresiasi hakim Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. 

Putusan ini menetapkan batas usia pencalonan capres-cawapres tetap minimal 40 tahun. Dia pun memuji integritas hakim MK yang telah memutus permohonan gugatan batas usia capres-cawapres secara profesional dan objektif.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan menolak gugatan pemohon, karena menilai kewenangan mengubah batas usia capres-cawapres merupakan fungsi legislasi DPR RI bersama pemerintah.

"Kami (PDI Perjuangan) Kalbar berikan apresiasi terhadap keputusan MK yang tetap mempertahankan batas usia capres-cawapres," kata Thomas.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kalbar ini mengajak semua pihak menghormati keputusan lembaga tertinggi yang bertugas menguji undang-undang. Putusan ini pun semakin menambah semangat kader PDI Perjuangan Kalbar untuk berjuang sekuat tenaga memenangkan Ganjar Pranowo sebagai capres.

Dia pun meminta masyarakat bersabar, karena dalam waktu dekat, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri akan memutuskan sosok Cawapres Ganjar Pranowo. Kader PDI Perjuangan Kalbar pun dipastikan tegak lurus terhadap putusan ini.

Sebagai pengurus partai di daerah, Calon Bupati Ketapang ini memastikan bahwa PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Lasarus solid dan bertekad menyapu bersih kemenangan dalam Pemilu 2024, mulai dari Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden hingga Pemilihan Kepala Daerah.

"Seluruh kader solid. Kalau ada kader yang tidak satu suara, tidak tak taat, kita beri SP 1, II, dan III sampai pemecatan," pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik menyebutkan sepaham dan sepakat dengan keputusan MK. Sebab, memang calon capres-cawapres harus memiliki kematangan yang diukur melalui usia atau umur.

"Bayangkan pilkada ditentukan soal umur sementara capres-cawapres tidak. Bagi kami (PKB Kalbar), kematangan sosok pemimpin salah satunya adalah faktor umur dan kemampuan memimpin sebuah negara," ucapnya. (den)

 

Advertisement
Editor : Syahriani Siregar

Artikel Terkait

Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan Sebut Politik Tak Sekadar Pemilu Lima Tahunan

Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan Sebut Politik Tak Sekadar Pemilu Lima Tahunan

Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan menilai politik tak hanya soal pemilu lima tahunan, melainkan penggunaan akal budi dan strategi hidup.

Nama Alek-Neneng Menguat di Pilbup Bengkayang 2029, Neneng: Saya Serahkan kepada Masyarakat

Nama Alek-Neneng Menguat di Pilbup Bengkayang 2029, Neneng: Saya Serahkan kepada Masyarakat

Nama Anggota DPRD Kalbar Neneng dan Alek menguat untuk Pilbup Bengkayang 2029. Neneng serahkan keputusan pada masyarakat dan partai.

DPRD Kalbar Desak Batas Pontianak-Kubu Raya Segera Tuntas: Demi Kepastian Wilayah Jelang Pemilu

DPRD Kalbar Desak Batas Pontianak-Kubu Raya Segera Tuntas: Demi Kepastian Wilayah Jelang Pemilu

Komisi I DPRD Kalbar desak batas wilayah Pontianak dan Kubu Raya tuntas di 2026. Hal ini krusial demi kelancaran administrasi Pemilu 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer