
PONTIANAK – Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro mengatakan program Pesiar yakni Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi untuk meningkatkan jumlah kepesertaan JKN secara nasional.
Sebagaimana target dalam RPJMN, jumlah kepesertaan JKN ditarget mencapai 98 persen. Saat ini cakupannya sudah 97 persen. “Artinya masih kurang satu persen, sehingga kami melihat dari satuan unit pemerintah terkecil berapa banyak masyarakat yang belum tercover,” kata Arief saat mengunjungi Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, siang kemarin.
Arief mencontohkan pada Desa Sungai Kupah. Jumlah kepesertaan mencapai 7.685 atau setara 97 persen. Masih ada 166 ika yang belum menjadi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan.
“Tetapi tidak hanya di Sungai Kupah, tetapi seluruh Indonesia juga. Melihat daerah dengna peserta yang masih tersisa satu persen, maka disosialisasikan dan edukasi untuk menjadi peserta. Jika mampu maka iuran kepesertaan dibayarkan secara mandiri. Jika tidak bisa masuk ke PBI baik dari pusat maupun daerah,” Arief.
Oleh karena itu, kata Arief, program Pesiar dirancang untuk mencapai target kepesertaan JKN-KIS. Pihaknya kata Arief, berkoordinasi dengan kemendes untuk mensosialisasikan program JKN kepada masyarakat di desa
Lanut Arief, selain sosialisasi, pendataan juga dilakukan, tidak hanya pada masyarakat yang belum menjadi pesera, tetapi juga mendata kelompok rentan di desa.
“Jadi salah satu yang kami cari, masyarakat rentan di desa. Misalnya stunting atau ibu hamil, yang sebaiknya masuk program JKN karena berobat gratis. Agen Pesiar di desa melihat itu, masyarakat yang belum tercaver dan yang rentan,” terang Arief.
Arief berharap program yang dicanangkan bisa mendorong kabuaten/kota mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada program JKN-KIS. “Kabupaten/kota bisa mencapai UHC jika jumlah kepesertaan sebesar 95 persen. Saat ini sudah ada 400an kabupaten/kota yang telah uhc,” terang Arief.
Lebih lanjut Arief, menyampaika masyarakat bisa memanfaatkan akses layanan publik yang dibuka BPJS. Mulai dari berada di Mall Pelayanan Publik, Mobile JKN hingga layanan pandawa.
“Jika menanfaatkan Pandawa atau Mobile JKN, peserta tidak perlu ke kantor BPJS untuk mendapatkan layanan administrasi, cukup melalui mobile JKN, atau melalui pandawa karena bisa digunakan dimana pun berada,” kata Arief.
Meski demikian Arief mengakui layanan secara offline masih sering dimanfaatkan masyarakat. Pihaknya sudah mengecek langsung di Mall Pelayanan Publik.
“Cukup banyak juga peserta BPJS yang mengakses layanan baik ke mall pelayanan publik atau ke kantor BPJS. Artinya opsi masyarakat bertambah banyak, bisa ke kantor mall pelayanan publik, kantor BPJS atau melalui layanan online,” pungkas Arief. (mse)



