
SAMBAS – Bupati Sambas, H Satono secara langsung menyampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Sambas, terkait garis besar perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang diajukan.
Hal tersebut disampaikan saat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas tentang penjelasan Bupati Sambas terhadap dua buah Raperda yakni Perubahan APBD Kabupaten Sambas TA 2023 dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Senin (11/9).
“Dalam rangka mengoptimalkan anggaran belanja daerah dilakukan pergeseran anggaran, program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah,” kata Bupati Sambas.
Menurutnya, Perubahan APBD, dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, serta dalam
keadaan darurat dan luar biasa.
“Perkembagan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana terjadi perubahan pada pendapatan belanja dan pembiayaan daerah, baik yang disebabkan kondisi riil di daerah, hasil
evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan, maupun akibat kebijakan pemerintah pusat dan provinsi,” katanya.
Beberapa ketidaksesuaian, disampaikannya, diantaranya adanya bantuan keuangan khusus Provinsi Kalbar sesuai SK Gubernur Kalbar Nomor 118/BKAD/2023 tentang pemberian bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota di Kalbar TA 2023, adanya perubahan alokasi dana Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) sesuai surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI tentang penetapan pemberian hibah untuk Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) TA 2023 dan adanya perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan tentang perubahan rincian Dana Alokasi
Khusus (DAK) non fisik TA 2023.
Selain itu adanya kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana transfer, terutama DAU sesuai dengan Permenkeu tentang perubahan Permenkeu tentang pengelolaan dana bagi hasil, DAU, dan Dana Otonomi khusus dan Permenkeu tentang indikator tingkat kinerja daerah dan
ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya TA 2023.
“Berdasarkan kondisi tersebut, serta berpedoman pada Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD TA 2023, perubahan KUA serta PPAS APBD TA 2023, maka perlu dilakukan perubahan pada APBD KAbupaten Sambas TA 2023.,” katanya.
Rancangan Perubahan APBD TA 2023 yang disusun telah mempertimbangkan kewajiban yang sudah digariskan pemerintah pusat, kebutuhan lain yang mengikat dan mendesak yang harus dilaksanakan Pemda maupun untuk menampung penyesuaian pendapatan dan tambahan belanja yang belum tercantum dalam APBD TA 2023.
“Penyusunan rancangan APBD TA 2023 juga disusun dalam kondisi efisiensi dan efektivitas dalam penganggaran,” katanya.
Dimana dalam APBD Perubahan TA 2023 dialokasikan sebesar Rp1.90 Triliun naik 1.63 persen, kemudian penerimaan dalam RAPBDP 2023 ditargetkan sebesar Rp213.63 Miliar, sementara pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp210,14 miliar.(fah)



