
SAMBAS – Rancangan Peraturan Daerah tentang pengawasan miras, tentang penyelenggaraan pesantren serta tentang perlindungan hukum adat, menjadi beberapa daftar Raperda yang akan digarap di Tahun Anggaran 2024.
Total ada 13 Raperda yang sudah siap untuk ditindaklanjuti oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sambas tahun depan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BapemPerda) DPRD Kabupaten Sambas, Supni Alatas mengatakan sejumlah daftar Raperda sudah disampaikan dalam paripurna yang dilaksanakan DPRD Kabupaten Sambas. Hal tersebut menjadi prosedur dalam tahapan pembuatan Raperda.
“Daftar Raperda apa saja yang rencananya akan diusulkan di 2024, harus disampaikan di tahun anggaran 2023, dan itu sudah kami laksanakan,” kata Supni, belum lama ini.
Sejumlah Raperda yang akan digarap di 2024, tak hanya yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Sambas melalui organisasi perangkat daerah tapi juga menjadi usulan DPRD Kabupaten Sambas.
“Jumlah Raperda tersebut merupakan usulan baik dari Pemerintah maupun DPRD Kabupaten Sambas,” ucap Supni.
Supni menyampaikan daftar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas dalam program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 ada 13, yang disampaikan Pemkab Sambas.
Salah satunya Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025-2045 pengusul dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.
Selanjutnya ada Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas tahun 2024-2044 pengusul dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Kemudian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 pengusul dari Badan Keuangan Daerah.
Raperda selanjutnya adalah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 pengusul dari Badan Keuangan Daerah.
Berikutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 pengusul dari Badan Keuangan Daerah.
Ada pula Raperda tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pengusul dari Satuan Polisi Pamong Praja.
Sementara itu Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengusulkan Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat pengusul dari.
Kemudian ada juga Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan pengusul dari Dinas Perhubungan.
Sedangkan Daftar Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Sambas, diantaranya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran Asal Kabupaten Sambas, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. (fah)



