
PIMPINAN DPRD Kabupaten Sambas menandatangani komitmen dalam pelaksanaan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Pemerintah Kabupaten Sambas, kemarin.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan menyebutkan penandatanganan komitmen sebagai tindak lanjut dari Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang undangan.
"Komitmen ini juga dilakukan untuk mengawal setiap tahapan penyusunan Raperda harus menghasilkan produk hukum berkualitas yang dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Komitmen tersebut, juga bagian dari upaya peningkatan kolaborasi antara DPRD, Pemda dan Kanwil Kumham dalam membangun kemajuan hukum yang semakin baik yang berdampak pada kemajuan daerah.
“Ini menjadi bentuk kebersamaan sebagai komitmen penguat sinergitas dan peningkatan kolaborasi antara DPRD, Pemda serta Kanwil Kumham dalam membangun kemajuan hukum yang baik dan berdampak pada kemajuan daerah,” ujarnya.
Dalam penandatangan komitmen dalam melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep Raperda, dilakukan bersama dengan Kepala Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kanwil Kumham) dan Pemerintah Kabupaten Sambas yang diwakili Asisten administrasi umum Setda Sambas, Selasa (20/2) di Hotel Mahkota Pontianak dan dibuka PJ Gubernur Kalimantan Barat, dr Harisson M Kes, dihadiri Kepala Daerah se Kalbar, Ketua DPRD Se Kalbar, Ketua Bappemperda Se-Kalbar, Sekretaris DPRD Se-Kalbar. (fah)



