
SAMBAS – Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, menegaskan tak ingin mendengar lagi keluhan petani terkait keterlambatan atau kesulitan dalam mendapatkan pupuk. Ia mengancam akan langsung mencopot distributor pupuk subsidi yang terbukti bermain-main dalam distribusi pupuk.
“Sampai saat ini, sudah ada sekitar lima orang direktur distributor yang kami berhentikan karena ‘bermain’. Jadi jangan ada lagi mereka (distributor pupuk) bermain, izinnya akan kami cabut,” kata Menteri Pertanian saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sambas, Kamis (21/11).
Amran bahkan menegaskan, jika ada distributor yang tidak dicabut izinnya karena melakukan permainan pupuk, maka atasannya yang akan diberhentikan. “Kalau ada (distributor) yang main, cabut izinnya, saya yang bertanggung jawab. Kalau tidak dicabut, izin atasan distributor yang akan dicabut,” katanya.
Pernyataan tersebut ia tegaskan agar tidak ada lagi keterlambatan distribusi pupuk ke petani, karena hal itu akan menghambat pencapaian swasembada pangan, yang merupakan komitmen utama Presiden RI.
“Kami tak ingin pupuk terlambat, petani menjerit, maka negara menjerit. Pangan bermasalah, maka negara akan bermasalah. Tidak ada negara di dunia yang bisa bertahan tanpa pangan. Itu tidak ada. Maka Pak Presiden menekankan swasembada pangan, dan itu bisa dilakukan,” ujar Amran.
Ia menjelaskan bahwa pupuk memberikan dampak yang sangat baik bagi pertanian. Oleh karena itu, Presiden RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberikan perhatian penuh kepada petani. “Dahulukan mereka (petani), selalu berada di sisi petani. Pupuk harus aman, itu perintah Presiden. Jika ada pupuk, cukup gunakan KTP, jangan dipersulit,” katanya.
Lantas, jika ada permasalahan terkait distribusi pupuk, ke mana petani bisa mengadu? Amran Sulaiman menyarankan petani untuk melaporkan kepada gubernur atau bupati, kemudian PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) harus membantu, dan jika perlu, petani bisa melaporkan ke Babinsa, Bhabinkamtibmas, Polsek, atau Koramil. “Kami sudah bertemu dengan Panglima TNI, Kapolri, Menteri Desa, yang akan bersama-sama mencegah penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi,” kata Amran.
Selain pemenuhan kuota dan pengawasan distribusi, Menteri Pertanian juga menyampaikan akan menambah program bantuan kepada petani, seperti penambahan alat dan mesin pertanian (alsintan). “Permintaan alsintan akan ditambahkan. Kalau penambahan jumlah PPL itu kewenangan Bupati, jadi Bupati tambahlah PPL, mumpung ibu masih PJS, buat legacy,” katanya.
Ia juga menyatakan akan membuka kesempatan bagi generasi milenial untuk berkecimpung di dunia pertanian, serta memperbaiki irigasi dan sarana prasarana pendukung sektor pertanian lainnya. “Sambas adalah kabupaten perbatasan, ini potensi besar untuk dioptimalkan, sawah-sawah yang ada. Dulu daerah ini kekurangan sekitar enam hingga tujuh tahun lalu, sekarang sudah surplus," ujarnya.
"Berikutnya, bagaimana bisa ekspor? Jika tanam tiga kali dalam satu tahun, bisa menghasilkan 2 juta ton, sementara kebutuhan pangan di Kalbar sekitar 400 ribu ton. Ada surplus, dan ini (kelebihan) bisa dikirim ke negara tetangga. Ini sangat potensial, yang nanti bisa bersaing dengan negara lain, seperti Thailand atau Vietnam,”sambung Amran.
Pjs Bupati Sambas, Marlyna, mengatakan bahwa Sambas merupakan kabupaten yang terletak di ujung utara Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Sambas telah dikenal sebagai lumbung padi Provinsi Kalimantan Barat dengan hamparan sawah seluas 45.044 ha dengan indeks pertanaman 1,85 kali tanam per tahun. Berdasarkan data proyeksi dari BPS, untuk 2024 luas panen di Kabupaten Sambas diperkirakan seluas 64.202 ha, dengan produksi padi sebanyak 185.799 ton Gkg.
Selain itu, Kabupaten Sambas juga terkenal dengan jeruk siam yang tersebar di luas 8.318,11 ha, serta potensi hortikultura lainnya, seperti buah naga, cabai rawit, melon, dan sayuran yang produksinya cukup melimpah.
“Pemerintah Kabupaten Sambas senantiasa memberikan perhatian besar terhadap tumbuh kembangnya sektor pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, dalam rangka menuju swasembada pangan. Hal ini tentunya sejalan dan sinergis dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” kata Marlyna. (fah)



