Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kabupaten Sambas Bahas 11 Raperda TA 2025

A
Penulis: A'an❯

 

DRAF : Ketua Bapemperda serahkan draf 11 Raperda yang akan dibahas di TA 2025 ke Ketua DPRD Sambas.
DRAF : Ketua Bapemperda serahkan draf 11 Raperda yang akan dibahas di TA 2025 ke Ketua DPRD Sambas.

SAMBAS – Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat menjadi dua dari sebelas produk hukum daerah yang akan didorong DPRD Kabupaten Sambas menjadi Peraturan Daerah pada 2025.


Advertisement

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sambas, H.Suryadi mengatakan DPRD Kabupaten Sambas melalui Bapemperda, sudah menyetujui terkait Raperda yang akan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2025 oleh DPRD bersama tim pemerintah daerah.

Menurutnya, Bapemperda DPRD Kabupaten Sambas mengakomodir pengajuan dari Pemkab Sambas serta inisiatif DPRD, agar dapat didukung dalam penganggaran nantinya.

"Propemperda yang disusun berdasarkan skala prioritas diharapkan dapat menghasilkan Perda yang bermanfaat bagi daerah,” kata Suryadi, Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari Fraksi Golkar ini.

Advertisement

DPRD, sebutnya, dalam melakukan penyusunan dan menetapkan Raperda menjadi Perda, tentunya akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian membuat skala prioritas terkait usulan yang masuk.

Dijelaskan dia, Bapemperda DPRD dalam menetapkan program legislasi daerah tahun 2025 dilakukan dengan penyusunan berdasarkan skala prioritas, dan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda APBD. "Kami tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, yakni dalam menyusun Raperda inisiatif, Bapemperda DPRD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” katanya.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Advertisement

Kabupaten Sambas telah menetapkan 11 Produk Hukum Daerah pada Rapat Paripurna, Senin (25/11) yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H.Abu Bakar didampingi Wakil Ketua I Lerry Kurniawan Figo dan Wakil Ketua II Sehan A.Rahman.

Paripurna membahas tentang penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025. Program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda adalah rencana penyusunan peraturan daerah Perda dalam satu tahun anggaran.

"Propemperda disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis,” katanya.

Beberapa produk hukum yang masuk program legislasi daerah tahun 2025 diantaranya rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2025, Rancangan Perda APBD tahun anggaran 2026 yang diajukan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.

Rancangan Perda tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diusulkan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Rancangan Perda tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat diusulkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan diusulkan Dinas Perhubungan, Rancangan Perda tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah diusulkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Rancangan Perda tentang RPJMD 2025-2029 diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sedangkan Rancangan Perda Inisiatif dari DPRD Kabupaten Sambas diantaranya Rancangan Perda tentang Perlindungan Pekerja Migran Asal Sambas, rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Rancangan Perda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.(fah)

Advertisement

Artikel Terkait

Sekda Kayong Utara Tekankan Raperda Harus Selaras dengan Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat

Sekda Kayong Utara Tekankan Raperda Harus Selaras dengan Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat

Sekda Erwin Sudrajat menegaskan penyusunan Propemperda Kayong Utara harus mengutamakan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pansus DPRD Kalbar Mantapkan Draf Raperda Kratom, Siap Konsultasi ke Dewan Ekonomi Nasional

Pansus DPRD Kalbar Mantapkan Draf Raperda Kratom, Siap Konsultasi ke Dewan Ekonomi Nasional

Raperda Tata Kelola Kratom Kalbar masuk tahap pemantapan. Pansus DPRD bersiap gelar konsultasi lanjutan dengan DEN demi regulasi ideal.

Susun Produk Hukum, Kemenkum Kalbar Fasilitasi DPRD Pontianak Konsultasi Raperda Inisiatif

Susun Produk Hukum, Kemenkum Kalbar Fasilitasi DPRD Pontianak Konsultasi Raperda Inisiatif

Kemenkum Kalbar fasilitasi konsultasi Sekretariat DPRD Pontianak terkait tata cara harmonisasi Raperda inisiatif lewat e-Harmonisasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer