
SAMBAS – Bupati Sambas, Satono, menegaskan bahwa penyusunan APBD TA 2025 yang baik merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Sambas.
"Penyusunan APBD yang transparan, baik, dan akuntabel, merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Satono.APBD Kabupaten Sambas TA 2025 yang sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Sambas, merupakan hasil kolaborasi yang baik antara Pemkab dan legislatif.
"Alhamdulillah, sinergi yang baik terus terjalin antara Pemkab dan DPRD Kabupaten Sambas. Ini menunjukkan bahwa kita sama-sama memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sambas," ujarnya.
Satono juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Sambas, baik kepada unsur pimpinan maupun seluruh anggota, jajaran Pemkab Sambas, serta masyarakat yang telah memberikan kontribusinya dalam penyelesaian APBD TA 2025.
Selanjutnya, APBD ini akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk mendapatkan evaluasi dan persetujuan, sebelum menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas. "Kami di Pemkab Sambas akan terus melaksanakan pembangunan yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Satono.
Bupati Sambas juga hadir dalam rapat paripurna pengesahan Raperda APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan rasa syukur atas kerja sama yang baik yang telah terjalin, sehingga pembahasan Raperda APBD dapat diselesaikan dengan baik dan disetujui. Ini menjadi langkah awal untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Sambas.
Di sisi lain, Bupati Satono mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas tercatat sebesar 71,20, yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 70,60. Angka IPM Kabupaten Sambas di 2024 bahkan lebih tinggi satu digit dibandingkan IPM Kalimantan Barat yang berada di angka 71,19.
Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sambas juga menerima beberapa penghargaan, di antaranya penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai kabupaten peduli Hak Asasi Manusia tahun 2023, serta penghargaan atas pencapaian predikat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman RI dengan skor 89,91, yang berada di zona hijau kategori A, kualitas tertinggi. (fah)



