Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman

DPRD Sambas Dorong Penambahan Kuota PBI JK untuk Percepat Target UHC

Fahrozi PP • Kamis, 26 Maret 2026 | 13:43 WIB

 

KONSULTASI: DPRD Sambas, belum lama ini, melakukan konsultasi ke Kemensos untuk menyampaikan usulan penambahan penerima PBI JK.
KONSULTASI: DPRD Sambas, belum lama ini, melakukan konsultasi ke Kemensos untuk menyampaikan usulan penambahan penerima PBI JK.

PONTIANAK POST - Ketua DPRD Kabupaten Sambas Abu Bakar menyebutkan pihaknya mendorong agar usulan penambahan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)  dapat disetujui pemerintah pusat hal tersebut sebagai upaya percepatan pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sambas.

“Kami di DPRD Kabupaten Sambas, belum lama ini, melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia khususnya di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial untuk menyampaikan usulan penambahan penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi masyarakat di Kabupaten Sambas,” kata Abu Bakar.

Menurutnya, apa yang dilakukan untuk memperbesar masyarakat penerima manfaat yang merupakan warga kurang mampu. “Kami berupaya mendorong masyarakat yang  kurang mampu mendapatkan akses jaminan kesehatan. Kami juga berharap usulan dapat disetujui lantaran ini bagian dari upaya percepatan pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sambas,” katanya.

Berdasarkan data perubahan jumlah peserta bantuan kesehatan di Kabupaten Sambas terjadi dalam dua bulan terakhir. Pada Januari 2026 tercatat pengurangan sebanyak 12.981 peserta dan penambahan 13.411 peserta, sedangkan pada Februari 2026 terdapat pengurangan 904 peserta dan penambahan 341 peserta.

Secara keseluruhan, total pengurangan mencapai 13.885 peserta, sementara penambahan 13.752 peserta, sehingga terjadi selisih pengurangan sekitar 133 peserta. (fah)

Editor : Hanif
#kuota PBI JKN pusat #uhc #DPRD Sambas #jaminan kesehatan #masyarakat miskin