Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gelar Pertemuan, Bahas Ketenagakerjaan

S
Penulis: Super_Admin❯
KETENAGAKERJAAN: Pertemuan membahas persoalan ketenagakerjaan bersama Dinas Nakertrans, Rabu kemarin. FOTO ISTIMEWA
KETENAGAKERJAAN: Pertemuan membahas persoalan ketenagakerjaan bersama Dinas Nakertrans, Rabu kemarin. FOTO ISTIMEWA
SANGGAU-Rabu kemarin, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Sanggau mengadakan pertemuan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans ) Sanggau. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat serikat buruh, dan pihak pemerintahan.

Ketua APINDO Sanggau, Konggo Tjondro mengungkapkan dari 300 lebih perusahaan yang terdaftar, tidak semuanya mendaftarkan diri ke APINDO. Ini dikarenakan adanya asosiasi pengusaha sendiri untuk setiap sektor usaha.

Sementara itu, Ketua SPSI Sanggau, Owong Syahwan meminta Dinas Nakertrans, Dinas PMPTSP, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan saat ada Serikat Pekerja yang ingin mendaftarkan serikatnya, turut keanggotaannya di SPSI.

“Pertemuan LKS Tripartit juga perlu diadakan jika ada masalah yang patut diperbincangkan,” katanya.

Dinas PMPTSP yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan, Gusti Zulmainis menjelaskan implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyeleggaraan Perizinan Berusaha dan Daerah. Dirinya juga menjelaskan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam rangka pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Gusti Abidinsyah, mewakili Serikat Pekerja, mempertanyakan kebermanfaatan Jaminan Pensiun.

“Sampai kapan kita bisa menikmatinya. Hitungannya berapa yang didapat saat pekerja pensiun atau meninggal dunia. Ini yang menjadi pertanyaan dari kawan-kawan pekerja,” ujarnya.

Rochmat dari BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan, berbeda dengan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat diakses melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), untuk program Jaminan Pensiun masih belum tersedia.

“Pembayaran JP tergantung status kepesertaan. Ada yang dibayarkan sekaligus dan ada yang dibayarkan secara bertahap. Untuk pembayaran secara bertahap, minimal telah meng-iur selama 15 tahun dan memiliki ahli waris sampai usia 21 tahun,” ungkapnya.

Pada Pertemuan tersebut disepakati tujuh poin kesepakatan yang nantinya akan dijadikan rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menyusun kebijakan-kebijakan khususnya di bidang ketenagakerjaan. Pada akhirnya, diharapkan agar LKS Tripartit Kabupaten Sanggau dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi intensif guna mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Sanggau. (sgg)

Advertisement
Advertisement
Editor : Super_Admin

Artikel Terkait

Menaker Tegaskan Kesempatan Kerja Layak Harus Terbuka bagi Semua Kalangan

Menaker Tegaskan Kesempatan Kerja Layak Harus Terbuka bagi Semua Kalangan

Menaker Yassierli menekankan kesetaraan akses pekerjaan melalui kebijakan ketenagakerjaan inklusif bagi seluruh warga negara.

Pedoman Upah Minimum 2027 Disiapkan, Menaker Tekankan KHL dan Kondisi Ekonomi Daerah

Pedoman Upah Minimum 2027 Disiapkan, Menaker Tekankan KHL dan Kondisi Ekonomi Daerah

Menaker meminta penetapan upah minimum 2027 mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan di setiap daerah.

Job Fair Pontianak Tak Sekadar Seremonial, Pencari Kerja Harapkan Lowongan dan Upah Layak

Job Fair Pontianak Tak Sekadar Seremonial, Pencari Kerja Harapkan Lowongan dan Upah Layak

Job fair Pontianak diharapkan membuka peluang kerja nyata, menjawab keluhan pencari kerja soal upah, syarat, dan kompetensi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer