Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tahun Depan, Disepakati Bahas 11 Raperda

M
Penulis: Misbahul Munir S❯
TANDATANGANI  : Pimpinan Sidang Timotius Yance saat menandatangani penetapan pembentukan Perda tahun 2023 disaksikan Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka, Selasa (18/10). SUGENG/PONTIANAK POST
TANDATANGANI : Pimpinan Sidang Timotius Yance saat menandatangani penetapan pembentukan Perda tahun 2023 disaksikan Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka, Selasa (18/10). SUGENG/PONTIANAK POST
SANGGAU - Selasa (18/10), pihak eksekutif dan legislatif menetapkan program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau tahun 2023 yang diputuskan melalui sidang paripurna DPRD Sanggau dalam rangka penetapan program pembentukan Perda Kabupaten Sanggau tahun 2023.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sanggau, Edy Emilianus Kusnadi menyampaikan sedikitnya ada 11 Raperda yang sudah ditetapkan dan akan dibahas tahun 2023.

"Raperda yang sudah ditetapkan akan dibahas itu, pertama, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Kemudian, tentang perubahan anggaran APBD tahun anggaran 2023. Lalu, tentang APBD tahun anggaran 2024. Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2014 tentangan rancangan tata ruang daerah tahun 2014-2034. Raperda tentang pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan raperda tentang ketertiban umum," ungkapnya.

"Lalu ada juga Raperda tentang pemberdayaan UMKM. Raperda tentang pelibatan keluarga dalam pengelolaan pendidikan. Raperda tentang arsitektur berciri khas budaya Sanggau pada bangunan gedung. Terakhir, Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh di Kabupaten Sanggau," sambung dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sanggau, Timotius Yance menyampaikan bahwa  sebelas Raperda telah ditetapkan dan akan dibahas Bapemperda bersama eksekutif nantinya.

"Kalau tidak ada masalah yang urgen atau sangat penting maka sudah bisa dipastikan bahwa sebelas raperda itu yang nantinya akan dibahas bersama eksekutif. Kalau dalam perjalanan nanti ada Raperda lain yang lebih urgen dan sifatnya mendesak, Raperda tersebut bisa saja dimasukan dalam agenda pembahasan. Ada Raperda yang bisa dimasukan di luar yang ada ini, tapi kita lihat dulu tingkat urgensinya seperti apa. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir kalau ada hal-hal yang sifatnya penting bisa dimasukan dalam pembahasan di luar dari yang sudah ditetapkan ini," jelasnya. (sgg)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Empat Perda Disetujui, Wabup Susana Harapkan Jadi Landasan Mewujudkan Sanggau Maju

Empat Perda Disetujui, Wabup Susana Harapkan Jadi Landasan Mewujudkan Sanggau Maju

Wabup Susana Herpena mengapresiasi persetujuan empat Raperda inisiatif DPRD Sanggau demi dorong kesejahteraan rakyat dan ekonomi.

Berstatus Ilegal Akibat Tak Masuk Perda, Gaji 9 Kepala Dusun di Kapuas Hulu Terancam Macet

Berstatus Ilegal Akibat Tak Masuk Perda, Gaji 9 Kepala Dusun di Kapuas Hulu Terancam Macet

Tidak masuk dalam Perda, sembilan dusun di Kapuas Hulu berstatus ilegal. Imbasnya, para kepala dusun terancam tak menerima gaji bulanan.

Tertibkan Legalitas, Kemenkum Kalbar Fasilitasi DPRD Melawi Susun Perda Badan Hukum Ormas

Tertibkan Legalitas, Kemenkum Kalbar Fasilitasi DPRD Melawi Susun Perda Badan Hukum Ormas

Kemenkum Kalbar fasilitasi DPRD Melawi susun Perda inisiatif terkait legalitas badan hukum Ormas agar tata kelola organisasi lebih tertib.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer