Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tiga Raperda Eksekutif Disetujui Dewan

M
Penulis: Misbahul Munir S❯
DIABADIKAN : Wakil Ketua DPRD Sanggau berfoto bersama bupati dan Sekwan usai menandatangani persetujuan Tiga Raperda usulan eksekutif menjadi Perda, Senin (12/12) kemarin. ISTIMEWA / SGG / SANGGAU
DIABADIKAN : Wakil Ketua DPRD Sanggau berfoto bersama bupati dan Sekwan usai menandatangani persetujuan Tiga Raperda usulan eksekutif menjadi Perda, Senin (12/12) kemarin. ISTIMEWA / SGG / SANGGAU
SANGGAU - Sidang Paripurna DPRD Sanggau, Senin (12/12) kemarin mengagendakan pembahasan tiga Raperda Kabupaten Sanggau usulan eksekutif tahun 2022. Dua Wakil Ketua DPRD masing-masing Wakil Ketua I, Timotius Yance dan Wakil Ketua II, Acan memimpin paripurna tersebut dan dihadiri Bupati Sanggau, Paolus Hadi.

Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dilaksanakannya sidang paripurna yang mengagendakan pengambilan keputusan atas tiga raperda yakni raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan, Raperda bangunan gedung dan Raperda perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan dan perangkat daerah.

"Setelah melewati berbagai tahapan dan pembahasan bersama yang intensif antara DPRD dengan pemerintah daerah saya menyampaikan terimakasih kepada anggota DPRD Sanggau yang telah bekerja keras membahas dan menerima Raperda usulan eksekutif menjadi Perda," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Sanggau Acam menjelaskan urgensi masing-masing Raperda. Ketiga Raperda tersebut memiliki urgensinya masing-masing. Yang pertama Raperda tentang penataan bangunan gedung. Raperda ini mengatur tentang bangunan gedung yang harus mencerminkan ciri khas daerah. Jadi ada motif-motif daerah yang harus ditampilkan dalam bangunan gedung nantinya.

Raperda tentang bangunan gedung ini, lanjut dia, mulai diberlakukan usai di Undangkan dan mendapat nomor registrasi dari kementerian. Dimulai tahun 2023 mendatang ketika nanti Raperda ini sudah diregister.

Kemudian Raperda yang kedua terkait pekerja lokal dimana kewajiban perusahaan yang sudah diatur di dalam Raperda mengakomodir pekerja lokal. Di Raperda ini sudah diatur bagaimana perusahaan yang ada di Sanggau ini wajib mengakomodir dan memprioritaskan warga setempat dimana perusahaan itu beroperasi. Tenaga kerja lokal prioritas, tapi tentu sesuai klasifikasi. (sgg)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Datangi DPRD, 289 Guru Non-ASN Sanggau Tagih Kepastian Status Pengangkatan 2027

Datangi DPRD, 289 Guru Non-ASN Sanggau Tagih Kepastian Status Pengangkatan 2027

Ratusan tenaga pendidik yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sanggau gelar audiensi dengan DPRD tuntut kejelasan status ASN.

Kabar Gembira Guru Sanggau! Kontrak PPPK Dipastikan Aman dan Diperpanjang Tanpa Mutasi

Kabar Gembira Guru Sanggau! Kontrak PPPK Dipastikan Aman dan Diperpanjang Tanpa Mutasi

Akhirnya bernapas lega! DPRD Sanggau pastikan nasib guru PPPK aman. Kontrak diperpanjang pada 2027 dan tetap mengajar di sekolah asal.

Listrik Desa Tersandera Status Kawasan Hutan, DPRD Sanggau Desak Pemerintah Tak Persulit Rakyat

Listrik Desa Tersandera Status Kawasan Hutan, DPRD Sanggau Desak Pemerintah Tak Persulit Rakyat

Ketua DPRD Sanggau Hendrikus Hengki desak pemerintah percepat izin kawasan hutan demi listrik 49 desa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer