Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dana Desa Harus Dialokasikan dengan Tepat

A
Penulis: Administrator❯
PELATIHAN: Organisasi wanita dari berbagai wilayah se-Kabupaten Bengkayang  saat mengikuti giat pelatihan perencanaan keuangan berbasis digital atau aplikasi smarthphone, di aula lantai I Wisma Jovan, Kamis (14/10).FOTO HUMPRO FOR PONTIANAK POST
PELATIHAN: Organisasi wanita dari berbagai wilayah se-Kabupaten Bengkayang  saat mengikuti giat pelatihan perencanaan keuangan berbasis digital atau aplikasi smarthphone, di aula lantai I Wisma Jovan, Kamis (14/10).FOTO HUMPRO FOR PONTIANAK POST
SEKADAU-Perkuat pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sekadau menggelar pelatihan aparatur pemerintah desa, di Ruang Serbaguna, Kantor Bupati Sekadau, Rabu (24/2).

Pada kesempatan tersebut, Plh Bupati Sekadau, Frans Zeno mengatakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Desa, Pemerintah juga memberikan bantuan berupa transfer dana desa yang diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas keuangan desa.

“Selain dari alokasi dana desa dan pendapatan lain desa yang sah dengan harapan dan kemampuannya sendiri, jadi setiap desa dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk kesejahteraan bersama masyarakat desa dan mempertanggungjawabkan keuangan desa,” ucap Zeno.

Ia melanjutkan, penggunaan dana desa dan alokasi dana desa sifatnya tidak eksklusif, karena harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat desa dalam bentuk musyawarah desa.

“Aparat pemerintah desa harus taat aturan dalam pengelolaan dana desa, tidak boleh ada seperti kegiatan fiktif, memalsukan kwitansi dan lainnya yang melanggar peraturan,” lanjutnya.

Sementara itu dikesempatan yang sama, Kepala PMD Kabupaten Sekadau, Bayu Dwi Harsono menjelaskan dalam menindaklanjuti surat dari Kemendagri, Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Dinas PMD Kabupaten Sekadau melaksanakan kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa tahun 2021 dalam jangka waktu 2 hari.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin,” jelas Bayu.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman tentang peran dan fungsi Kecamatan dalam memberikan pembinaan kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan.

“Terutama dalam hal pengelolaan keuangan Desa baik dalam hal penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran di desa,” tandasnya. (var)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

Cegah Realisasi Dana Desa 2026 Mandek, DPMD Kapuas Hulu Awasi Ketat Pelaksanaan Program di 278 Desa

Cegah Realisasi Dana Desa 2026 Mandek, DPMD Kapuas Hulu Awasi Ketat Pelaksanaan Program di 278 Desa

DPMD Kapuas Hulu dan TPP P3MD menggelar rakor evaluasi untuk mempercepat serapan serta mengawal prioritas Dana Desa 2026 di 278 desa.

Lantik 5 Kades PAW, Bupati Landak Ingatkan Pelayanan Tetap Prima meski Dana Desa Turun

Lantik 5 Kades PAW, Bupati Landak Ingatkan Pelayanan Tetap Prima meski Dana Desa Turun

Bupati Landak melantik lima Kades PAW dan menegaskan pentingnya mematuhi regulasi serta ketepatan penyusunan LKPJ demi pelayanan masyarakat.

Kecamatan Jongkat Uji Coba Cek Desa di Lima Desa, Dana Desa Diawasi dari Hulu hingga Hilir

Kecamatan Jongkat Uji Coba Cek Desa di Lima Desa, Dana Desa Diawasi dari Hulu hingga Hilir

Kecamatan Jongkat mulai menerapkan Cek Desa untuk mengawasi Dana Desa di lima desa, dari administrasi hingga tindak lanjut.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer