PONTIANAK POST – Pemerintah Indonesia mulai membawa sistem pembayaran digital nasional ke panggung global. Dalam forum negara-negara BRICS, Menteri Luar Negeri Sugiono menawarkan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sebagai referensi pengembangan sistem pembayaran digital antarnegara anggota BRICS.
Usulan itu disampaikan Sugiono dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India, Kamis (14/5). Menurut dia, QRIS terbukti mampu memperluas akses pembayaran digital masyarakat secara inklusif di Indonesia.
“QRIS telah terbukti menjadi inovasi digital yang inklusif dan mampu memperluas akses pembayaran masyarakat di Indonesia,” ujarnya.
Sugiono menjelaskan, QRIS tidak hanya berkembang di dalam negeri, tetapi juga mulai terhubung dengan sejumlah negara melalui skema pembayaran lintas batas atau cross border payment.
“QRIS telah memperluas konektivitas pembayaran lintas batas dengan beberapa negara dan mitra, dan dapat menjadi referensi berharga bagi kerja sama BRICS yang lebih luas di bidang ini,” paparnya.
Dorongan tersebut sejalan dengan upaya negara-negara BRICS memperkuat transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu dalam sistem perdagangan global.
Indonesia, kata Sugiono, siap berbagi pengalaman dalam membangun sistem pembayaran digital yang modern, efisien, dan terintegrasi bagi negara-negara berkembang.
Soroti Kesenjangan Digital
Selain isu pembayaran digital, Sugiono juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan transformasi digital di negara-negara berkembang, terutama terkait literasi digital, akses internet, dan kapasitas regulasi.
Menurut dia, kerja sama antarnegara berkembang diperlukan agar transformasi digital tidak hanya dinikmati negara maju, tetapi juga mampu mendorong pemerataan ekonomi global.
Sugiono menilai forum BRICS memiliki posisi strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai ekonomi, energi, kesehatan, perubahan iklim, hingga reformasi tata kelola global.
“Posisi BRICS sangat strategis karena mewakili sekitar 28 sampai 30 persen produk domestik bruto dunia dan sekitar 45 persen populasi global,” ujarnya.
Indonesia Siap Gabung NDB
Dalam kesempatan itu, Sugiono juga menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan New Development Bank (NDB) yang terus memperluas keanggotaan.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyelesaikan proses internal untuk bergabung dengan NDB sebelum akhir tahun 2026.
Keanggotaan di bank pembangunan milik BRICS tersebut dinilai dapat membuka peluang pembiayaan infrastruktur sekaligus memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara berkembang.
Langkah itu sekaligus mempertegas upaya Indonesia memperluas koneksi ekonomi global di tengah perubahan lanskap perdagangan dan keuangan dunia. (jpc)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro