PONTIANAK POST - Kebutuhan rumah di Kalimantan Barat masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Berdasarkan data Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di provinsi ini mencapai sekitar 13.000 unit.
Untuk membantu mengatasi persoalan tersebut, pemerintah pusat memasukkan Kalimantan Barat ke dalam daftar wilayah yang disiapkan untuk pembangunan kota satelit.
Baca Juga: Bakal Banyak Kota Satelit di Kalbar: Masuk Rencana Pemerintah Pusat Atasi Backlog Perumahan Nasional
Program ini merupakan bagian dari strategi nasional penyediaan hunian yang disiapkan pemerintah melalui pembangunan kawasan permukiman baru di berbagai daerah.
Pemerintah Siapkan Kota Satelit untuk Kurangi Backlog Perumahan
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan pembangunan kota satelit menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan nasional.
“Dalam rangka mengatasi backlog perumahan, Bapak Presiden RI akan membuat kutub-kutub kantong kota baru untuk mengatasi backlog perumahan. Selain hunian vertikal, ada kutub-kutub kantong perumahan baru,” ujar Nusron di Jakarta, Selasa.
Menurut Nusron, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan data lahan potensial untuk mendukung pembangunan kota satelit. Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk dalam pemetaan pengembangan kawasan baru.
Lahan Negara Jadi Prioritas
Nusron menjelaskan, pembangunan kota satelit akan memanfaatkan lahan dalam skala luas dengan kebutuhan rata-rata minimal 200 hektare untuk setiap kawasan.
“Lahannya sudah kita apply dan semua lahan punya negara. Ada punya eks Hak Guna Bangunan (HGB) swasta, tetapi tidak kita perpanjang karena mereka sudah diberikan kesempatan memperpanjang namun tidak dilakukan. Sehingga kita nyatakan akan kita tata ulang,” katanya.
Selain Kalimantan Barat, pemerintah juga menyiapkan pembangunan kota satelit di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, usulan dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat masih dalam tahap verifikasi.
Kalbar Belum Tetapkan Lokasi Kota Satelit
Pemerintah belum mengumumkan lokasi pembangunan kota satelit di Kalimantan Barat.
Namun, berdasarkan dokumen tata ruang daerah, kawasan Kabupaten Kubu Raya, khususnya Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang, memiliki potensi sebagai kawasan perkotaan baru karena menjadi wilayah pengembangan metropolitan Pontianak.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga tengah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kedua kecamatan tersebut sebagai kawasan pengembangan permukiman, perdagangan, jasa, dan investasi.
Baca Juga: Cegah Risiko Sanksi BPK, DPRD Kapuas Hulu Rampungkan Harmonisasi Raperda PSU Perumahan
Selain itu, Kubu Raya memiliki dokumen pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Terentang yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan wilayah melalui konsep permukiman dan pusat kegiatan ekonomi baru.
Backlog Perumahan Masih Menjadi Tantangan
Data REI Kalbar menunjukkan backlog perumahan di provinsi ini mencapai sekitar 13.000 unit yang tersebar di 14 kabupaten dan kota.
Kebutuhan tambahan hunian tersebut terutama diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan yang terus berkembang.
Pemerintah menilai pembangunan kota satelit dapat menjadi salah satu solusi untuk menyediakan rumah dalam skala besar sekaligus mengurangi tekanan kepadatan di kawasan perkotaan utama.
Baca Juga: APBN Kalbar Dukung MBG hingga KUR Perumahan
Selain penyediaan hunian, pembangunan kota satelit juga diharapkan didukung infrastruktur seperti transportasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pusat kegiatan ekonomi agar kawasan permukiman baru dapat berkembang secara terpadu.
Editor : Miftahul Khair