PONTIANAK POST - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menegaskan bahwa pemerintah AS tidak mendukung rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menguasai 70 persen wilayah Gaza sebagai bagian dari upaya mengalahkan Hamas.
Pernyataan itu disampaikan Rubio saat memberikan kesaksian di hadapan anggota parlemen di Capitol Hill, Washington, pada Rabu (3/6).
Ia menegaskan bahwa target penguasaan sebagian besar wilayah Gaza bukan bagian dari rencana Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan.
"Kami memiliki rencana, dan itu tidak mencakup hal tersebut," kata Rubio saat menjawab pertanyaan anggota parlemen mengenai posisi Washington terhadap strategi terbaru pemerintah Israel.
Menurut Rubio, tujuan utama Amerika Serikat adalah menciptakan Gaza yang tidak lagi berada di bawah kendali Hamas dan memiliki pemerintahan baru yang mampu menjalankan fungsi sipil secara efektif.
"Pada akhirnya, yang kami inginkan, dan saya pikir yang juga diinginkan Israel, adalah Gaza yang diperintah oleh entitas non-Hamas," ujarnya dilansir Mirror.
Baca Juga: Uni Eropa Kecam Netanyahu Soal Rencana Kuasai 70% Gaza, Krisis Kemanusiaan Memburuk
Fokus AS pada Pemerintahan Baru dan Rekonstruksi Gaza
Rubio menjelaskan bahwa pendekatan Washington berfokus pada penghentian kekuasaan Hamas sekaligus mendorong proses rekonstruksi wilayah Gaza yang mengalami kerusakan besar akibat konflik.
Rencana yang didukung pemerintahan Trump disebut mencakup pembentukan tata kelola baru pascakonflik serta pembangunan kembali infrastruktur dan layanan publik yang terdampak perang.
Namun, Rubio tidak menjelaskan secara rinci isi "rencana 20 poin" yang sebelumnya disebut-sebut menjadi kerangka kebijakan AS untuk penyelesaian konflik Israel-Hamas.
Perbedaan Pendekatan AS dan Israel
Pernyataan Rubio menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara Washington dan pemerintah Netanyahu mengenai masa depan Gaza.
Pemerintah Israel sebelumnya menyatakan bahwa operasi militer harus terus dilakukan hingga Hamas tidak lagi memiliki kemampuan politik maupun militer.
Dalam konteks tersebut, muncul target penguasaan sebagian besar wilayah Gaza sebagai bagian dari strategi keamanan Israel.
Sementara itu, Amerika Serikat menekankan pentingnya transisi menuju pemerintahan sipil yang tidak dikendalikan Hamas tanpa harus menjadikan penguasaan wilayah secara permanen sebagai tujuan utama.
Dampak Kemanusiaan Masih Menjadi Sorotan
Di tengah perdebatan mengenai masa depan Gaza, kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut tetap menjadi perhatian komunitas internasional.
Jutaan warga sipil masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan, layanan kesehatan, air bersih, dan tempat tinggal akibat konflik yang berkepanjangan.
Sejumlah organisasi internasional terus menyerukan solusi politik yang dapat mengakhiri kekerasan sekaligus menjamin keamanan warga sipil di kedua belah pihak.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan bahwa sebagian besar penduduk Gaza masih hidup dalam kondisi pengungsian akibat konflik yang berkepanjangan.
Baca Juga: 33 Warga Palestina Tewas Ditembak Israel Saat Iduladha, Krisis Kemanusiaan Gaza Kian Memburuk
Laporan OCHA pada Mei 2026 menyebutkan gelombang perpindahan penduduk terus terjadi, termasuk lebih dari 150 keluarga yang kembali mengungsi dari wilayah timur Khan Younis dan Gaza City akibat operasi militer dan kondisi keamanan yang memburuk.
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mencatat sekitar 65.000 pengungsi masih tinggal di 82 tempat penampungan darurat yang dikelola lembaga tersebut.
Selain itu, sedikitnya 126 fasilitas UNRWA di Gaza masih digunakan sebagai lokasi perlindungan bagi warga sipil yang kehilangan tempat tinggal.*
Editor : Uray Ronald