PONTIANAK – Dinas Kesehatan Kalimanta Barat mencatat bahwa masalah gizi dan kesehatan pada ibu hamil dan balita di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan Riskesdas 2018 masih terdapat 17,3 persen ibu hamil mengalami KEK dan 48,9 persen ibu hamil mengalami anemia.
Sementara berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) angka kematian ibu (AKI) adalah 305/100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi (AKB) 24/1000 kelahiran hidup. Kalimantan Barat sendiri, tahun 2021 angka ibu hamil mengalami KEK 15.0 persen, ibu hamil mengalami anemia 9,2 persen, angka kematian bayi 8/100 kelahiran hidup.
Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Hary Agung Tjahyadi mengatakan masih tingginya prevalensi KEK dan anemia pada ibu hamil serta tingginya AKI dan AKB dapat disebabkan karena asupan gizi yang tidak adequate. Sedanagkan faktor penyebab lainnya rendahnya pengetahuan perawatan gizi dan kesehatan ibu serta pengenalan tanda-tanda bahaya kehamilan dan persalinan serta tingginya kasus stunting pada baduta.
Hary menambahkan bahwa peningkatan pengetahuan ibu yang cukup kepada ibu hamil dan peran keluarga penting dalam mengatasi permasalahan Kesehatan ibu hamil.
“Diperlukan peranan seluruh komponen masyarakat, keluarga mulai dari masa persiapan kehamilan, masa kehamilan dan pemantauan tumbuh kembang anak di masa baduta,” kata Hary saat Seminar dalam rangka hari Kesehatan Nasional ke-58 di Hotel Mahkota, Kamis (17/11).
Hary melanjutkan peningkatan peran keluarga tidak lepas dari dukungan kader- kader kesehatan melalui tim penggerak PKK khususnya Pokja IV. Menurutnya kader kesehatan dan anggota PKK, perlu dibekali informasi menyeluruh dan utuh mengenai gizi dan kesehatan ibu hamil, bayi dan balita sehingga mampu menyampaikan kembali kepada keluarga,
Ketua TP PKK Kalimantan Barat Lismaryani Sutarmidji mengatakan kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kalimantan Barat dan Tim Penggerak PKK sebagai upaya meningkatkan peran keluarga dalam pencegahan stunting. Perlu adanya strategi intervensi yang spesifik oleh tenaga kesehatan dan intervensi yang sensitif oleh semua pihak lintas sektor diluar tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan harus di lakukan jauh sebelum masa kehamilan, saat kehamilan dan setelah persalinan.
“TP PKK merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksanaan, pengendali dan penggerak masyarakat yang mempunyai tanggung jawab, ikut berperan dalam pembangunan kesehatan, secara aktif melakukan upaya-upaya inovasi utuk mengatasi permasalahan gizi, kesehatan ibu dan anak,” jelas Lismaryani.
Lismaryani mengingatkan bahwa seminar yang digelar merupakan sarana belajar bersama tentang kesehatan bagi ibu hamil. Tujuannya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai masa kehamilan, khususnya Tim Penggerak PKK Kelurahan/ Desa serta kader kesehatan sebagai pendamping keluarga beresiko stunting.
Seperti diketahui bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dampak jangka panjang stunting adalah menurunnya kemampuan kognitif dan kekebalan tubuh rendah. Solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi stunting diantaranya melalui intervensi gizi spesifik pada ibu hamil.
“Harapannya seluruh ibu-ibu dan kader kesehatan akan mendapatkan berbagai informasi terkait perawatan selama kehamilan, gizi dan serta perawatan bayi dan balita sehingga melahirkan generasi sehat bebas stunting. Selain itu diharapkan juga kegiatan ini dapat berkontribusi dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi,” pungkas Lismaryani. (mse) Editor : Yulfi Asmadi