PONTIANAK POST — Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Tanjungpura (Untan) resmi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius dan Pemprov Kalbar pada Senin (2/9) sore.
Aksi damai ini dipimpin langsung oleh Debora, Ketua BEM Fisipol Untan, didampingi Koordinator Lapangan Pangestu Wiguna bersama ratusan mahasiswa-mahasiswi di Kalbar.
Dalam orasinya, Pangestu menegaskan bahwa reformasi lembaga legislatif harus segera dilakukan. Ia menyebut DPR RI saat ini mengalami krisis legitimasi akibat minimnya transparansi, akuntabilitas, serta lemahnya integritas.
Salah satu sorotan tajam adalah wacana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan.
Baca Juga: Mahasiswa Geruduk DPRD Kalbar, Duduk Berpita Biru Tuntut Transparansi Dana Pensiun
"Di satu sisi rakyat dibebani berbagai pajak, sementara anggota DPR justru mendapat tunjangan besar dan bahkan fasilitas pensiun meski hanya menjabat lima tahun. Ini ketimpangan yang nyata," tegasnya.
Di sisi lain mahasiswa juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap kinerja lembaga legislatif.
Menurutnya, transparansi anggaran dan sistem kerja DPR harus dibuka seluas-luasnya kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.
Selain isu nasional, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan lokal yang mendesak di Kalimantan Barat. Melalui pernyataan sikap resmi, BEM Fisipol Untan menyampaikan beberapa tuntutan utama.
Antara lain Menuntut kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) di Kalbar yang dinilai masih sangat rendah. Mendesak peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kalbar, yang selalu masuk lima besar terbawah secara nasional.
Tuntutan berikutnya, meminta perbaikan infrastruktur, termasuk jalan rusak, fasilitas kesehatan, dan sekolah yang tidak layak di daerah terpencil.
Ada juga tuntutan kesetaraan akses internet dan listrik di wilayah pedalaman Kalbar. "Peserta aksi massa juga neminta penyelesaian kasus hukum yang mandek di Polda Kalbar," ujarnya.
Di sisi lain, mahasiswa juga meminta pemerintah melindungi hutan adat dan hutan lindung dari eksploitasi ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat adat.
Ada juga permintaan pembangunan yang merata, dengan memprioritaskan daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T) sebagai wujud keadilan sosial.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemberantasan pungutan liar (pungli) dan premanisme yang merugikan masyarakat.
Terakhir, mahasiswa juga mendesak pengusutan tuntas dugaan keterlibatan aparat penegak hukum (APH) dalam praktik tambang ilegal, baik tambang bauksit maupun emas di Kalbar.
Sementara, Debora menekankan bahwa masyarakat adat dan lingkungan hidup terus dirugikan oleh aktivitas penambangan liar yang marak, sementara negara dinilai belum memberikan perlindungan yang memadai.
“Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota besar. Rakyat di pedalaman juga berhak atas listrik, jalan, pendidikan, dan kesehatan yang layak,” ujarnya.
Baca Juga: UMKM Mengeluh Tidak Bisa Live TikTok, Menkodigi Sebut Keputusan TikTok Secara Sukarela
Anggota DPRD Kalbar Terima Tuntutan
Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, menerima langsung perwakilan ratusan mahasiswa di lapangan dan menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia berjanji akan membahas tuntutan-tuntutan itu dalam rapat internal dan koordinasi dengan instansi terkait.
"Kami terima aspirasi ini dengan terbuka. Ini bagian dari kontrol sosial yang sehat bagi kinerja lembaga wakil rakyat,” kata Aloysius.
Aksi juga berlangsung tertib sekitar pukul 16.51 WIB, para mahasiswa masih bertahan di halaman gedung DPRD Kalbar. Sementara sejumlah perwakilan diterima di ruang rapat, melakukan diskusi.
Selain dihadiri pimpinan DPRD Kalbar yang berjanji akan memberikan respons resmi dalam waktu dekat, juga ada Gubenur Kalbar Ria Norsan, Kapolda Kalbar dan Pangdam XII Tanjungpura, Wakil Gubernur Kalbar dan sejumlah perwakilan fraksi di DPRD Kalbar. (den)
Editor : Miftahul Khair